Mendagri Perintahkan Jajarannya Lakukan Evaluasi Realisasi APBD 2021

Hal ini dilakukan dalam rangka menggenjot percepatan realisasi APBD Tahun 2021 yang waktunya kurang lebih hanya tinggal satu bulan.

"Sinergi pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk mendorong percepatan realisasi belanja APBN dan APBD," kata Tito dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (23/11/2021).

"Ini penting untuk mencapai target ekonomi akhir tahun mengingat kontraksi ekonomi dampak Covid-19," ujar dia.

Menurut Tito, hingga 19 November pukul 20.00 WIB dari 366 laporan APBD kabupaten yang dianalisis pihaknya terdapat 20 Kabupaten dengan persentasi realisasi belanja terkecil.

Menurut dia, rata-rata realisasi pendapatan APBD provinsi adalah 78,78 persen, Kota 76 persen dan kabupaten 74 persen.

Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja, angka menunjukkan tren melemah di belanja.

"Untuk provinsi realisasi belanja hingga 19 November 2021 adalah 65,12 persen, kabupaten 61,15 persen dan bahkan realisasi belanja APBD Kota hanya 59,08 persen," ujar dia.

Oleh karena itu, eks Kapolri ini mendorong gubernur, bupati dan wali kota agar menggenjot belanja daerah yang merupakan faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi.

Adapun sebagai langkah lain dari percepatan realisasi APBD yakni memerintahkan gubernur, bupati dan wali kota untuk menidentifikasi proyek2 APBD yang memiliki pagu besar.

Serta meminta para Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Anggaran Pemda (TAPD) meakukan pengendalian anggaran minimal dua kali dalam seminggu terhadap realisasi APBD di daerah masing-masing.