Salin Artikel

4.251.945 Kasus Covid-19 di Indonesia, PPKM Level 3 Akan Berlaku Selama Libur Natal-Tahun Baru

Angka tersebut diperoleh setelah terjadi penambahan sebanyak 522 kasus baru positif Covid-19 dalam kurun waktu 24 jam terakhir kemarin.

Sementara itu, kasus baru positif Covid-19 tersebut tersebar di 29 provinsi. Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus tertinggi yaitu sebanyak 160.

Menyusul DKI Jakarta sebanyak 130 kasus baru, Jawa Timur sebanyak 44 kasus baru, Jawa Tengah sebanyak 38 kasus baru dan DI Yogyakarta sebanyak 25 kasus baru.

Satgas juga melaporkan, total kasus sembuh dari Covid-19 kini mencapai 4.099.857 dan 143.698 kasus kematian.

PPKM Level 3

Pemerintah akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 untuk seluruh wilayah Indonesia selama libur Natal 2021 dan tahun baru 2022.

Kebijakan status PPKM Level 3 ini akan berlaku mulai 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2021.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat memimpin rapat tingkat menteri terkait antisipasi potensi peningkatan kasus Covid-19 pada libur Natal 2021 dan tahun baru 2022.

"Selama libur Nataru, seluruh Indonesia akan diberlakukan peraturan dan ketentuan PPKM level 3," ujar Muhadjir dikutip dari siaran pers, Rabu.

Tak hanya itu, pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan juga dilakukan di sejumlah destinasi, terutama di gereja pada saat perayaan Natal, tempat perbelanjaan, dan destinasi wisata lokal.

Muhadjir mengatakan, kebijakan tersebut akan diterapkan setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) terbaru.

Menurut dia, Inmendagri tersebut akan ditetapkan selambat-lambatnya pada 22 November 2021.

Di sisi lain, Muhadjir meminta kementerian/lembaga secara sektoral, TNI/Polri, Satgas Covid Nasional, pemerintah daerah, serta komponen lainnya untuk menyiapkan surat edaran (SE).

Demikian juga dukungan operasional pelaksanaan pengendalian penanganan Covid-19 selama masa libur Natal dan tahun baru.

Sementara itu, Ahli epidemiologi Indonesia di Griffith University Dicky Budiman mendukung rencana pemerintah untuk melarang perayaan tahun baru.

Dicky mengatakan, kebijakan tersebut harus didukung seluruh lapisan masyarakat termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama.

"Civil society, media, tokoh masyarakat, tokoh agama harus mendukung ini dengan memberikan literasi bahwa dengan strategi komunikasi bahwa situasi ini belumlah usai pandemi ini," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Rabu.

Dicky menekankan, meski pemerintah melarang perayaan tahun baru dan meniadakan cuti bersama tanggal 24 Desember, kunci untuk menekan kasus Covid-19 bergantung pada kesadaran masyarakat.

"Kuncinya ada di kesadaran masyarakat sendiri memiliki yang disebut analisa risiko pribadi yang artinya ini layak enggak sih saya pergi (perayaan tahun baru), penting enggak sih saya pergi," ujarnya.

Dicky mengatakan, kebijakan larangan perayaan tahun baru tersebut harus diiringi dengan pengawasan sebelum dan sesudah tahun baru untuk mengantisipasi munculnya lonjakan kasus.

Ia kembali mengingatkan, perburukan kondisi pandemi Covid-19 bisa terjadi bila mobilitas masyarakat tidak terkendali dan ditambah dengan varian corona Delta yang masih menjadi ancaman.

"Sekali lagi yang diantisipasi pasca perayaan dan sebelum perayaan tahun baru," ucap dia.

Cakupan vaksinasi

Berdasarkan laman resmi Kemenkes vaksin.kemkes.go.id, hingga Rabu kemarin tercatat 86.318.225 atau 41,45 persen orang yang sudah divaksinasi Covid-19 dosis kedua.

Sedangkan, jumlah orang yang sudah disuntik vaksin dosis pertama sebanyak 132.065.300 orang atau 63,41 persen.

Sasaran vaksinasi Covid-19 berasal dari kelompok tenaga kesehatan, petugas publik, lansia, masyarakat rentan, masyarakat umum, dan anak usia 12-17 tahun.

Pemerintah saat ini masih berupaya mengejar capaian vaksinasi Covid-19 untuk kelompok lajut usia (lansia) yang masih rendah.

Adapun, sasaran vaksinasi untuk lansia sebanyak 21.553.118 orang. Saat ini, 10.406.747 orang lansia yang divaksinasi dosis pertama dan 6.452.987 orang disuntik vaksin Covid-19 dosis kedua.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/18/07002881/4251945-kasus-covid-19-di-indonesia-ppkm-level-3-akan-berlaku-selama-libur

Terkini Lainnya

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke