Jokowi: Sudah Mau Desember, Percepat Realisasi APBN dan APBD

Presiden mengingatkan, percepatan penting karena saat ini sudah mulai memasuki akhir tahun.

“Sudah bulan November, sudah mau masuk ke Desember, jadi percepat realisasi APBN dan APBD," ujar Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Rabu (17/11/2021).

"APBN artinya setiap kementerian dan lembaga harus konsentrasi mempercepat realisasi ini. Kemudian Mendagri lihat APBD–APBD yang masih serapan anggarannya masih kecil juga berikan perhatian," tegasnya.

Jokowi meminta Mendagri menekankan kepada kepala daerah bahwa realisasi APBD ini penting untuk pertumbuhan ekonomi.

Dia menjelaskan, realisasi program perlindungan sosial baru mencapai 77 persen dari Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA).

Lalu, program padat karya 67 persen dan program dukungan untuk UMKM dan korporasi 60 persen.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga meminta agar risiko perkembangan ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia diwaspadai.

“Seperti perlambatan ekonomi di Tiongkok, betul-betul dilihat karena ekspor kita ke sana gede. Kemudian risiko tapering off dari Amerika, betul-betul dilihat dampak dan apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita lakukan,” ujarnya.

Selain itu, kepala negara juga meminta jajarannya untuk mewaspadai serta mengkalkulasi dan mengantisipasi dampak dari inflasi global.

Kemudian, Jokowi juga meminta pemerintah mewaspadai potensi berlanjutnya pandemi yang juga berdampak pada perlambatan ekonomi dunia.

Presiden menekankan bahwa APBN harus bisa menjadi instrumen utama untuk menggerakkan pertumbuhan dan memperkuat daya tahan ekonomi serta mengakselerasi daya saing, utamanya daya saing ekspor dan investasi.

Selain itu, presiden juga menekankan perlunya penajaman dan efisiensi belanja. Ia meminta belanja rutinitas yang tidak perlu untuk segera dihilangkan dan digeser ke belanja yang bersifat produktif.

“Pastikan, ini penting untuk 2022, awal 2022, Januari 2022, anggaran sudah bisa dieksekusi. Artinya, di bulan-bulan ini kita akan mempersiapkan administrasi agar di awal tahun di bulan Januari itu sudah bisa dieksekusi. Dan kita harus menyiapkan, sekali lagi, dasar untuk pelaksanaan itu,” tambah Jokowi.