Jelang Akhir Tahun, Jokowi Minta Realisasi APBN dan APBD Dipercepat

Sebab, jelang akhir tahun, masih ada kementerian/lembaga yang serapan anggarannya belum maksimal.

“Saya minta ini agar sudah bulan November, masuk ke Desember, jadi percepat realsiasi APBN dan APBD. APBN artinya setiap kementerian/lembaga harus konsentrasi mempercepat realisasi ini,” kata Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (17/11/2021).

Secara khusus, Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memperhatikan daerah dengan serapan APBD yang masih rendah. Ia mengatakan, serapan APBD penting untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Jokowi mengungkapkan, terdapat sejumlah program yang masih jauh dari target Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA).

Realiasi dana perlindungan sosial misalnya, baru mencapai 77 persen. Kemudian, program padat karya baru mencapai 67 persen, dan dukungan UMKM serta korporasi baru mencapai 60 persen.

Presiden juga menekankan pentingnya realisasi APBN di tahun 2022. Sebab, kata dia, di tahun depan pandemi masih mungkin berlanjut sehingga perlambatan ekonomi dunia belum selesai.

“Karena itu APBN di tahun 2022 harus bisa menjadi instrumen utama untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya tahan ekonomi, mengakselerasi daya saing kita, utamanya daya saing di ekspor dan daya saing di investasi,” ucap Jokowi.

“Perlunya penajaman dan efisiensi belanja, yang belanja-belanja yang rutinitas, belanja-belanja yang tidak perlu segera hilangkan, geser ke belanja produktif,” lanjutnya.

Jokowi pun memerintahkan jajarannya untuk segera merealisasikan APBN di awal 2022. Oleh karenanya, ia ingin administrasi realisasi APBN disiapkan sejak saat ini.

Bersamaan dengan itu, Presiden ingin investasi terus didorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Kita harus ingat dan harus tahu bahwa APBN itu hanya berkontribusi kurang lebih 15 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) kita. Artinya yang lebih banyak swasta, investasi, BUMN, kontribusinya lebih gede,” kata dia.