Salin Artikel

Penyusunan Draf RUU TPKS Buntu, Ketua Panja Akui Masih Cukup Berat

Menurut dia, hal ini dikarenakan belum adanya kata sepakat dari semua fraksi di Panja terkait draf RUU TPKS yang disusun oleh Tim Ahli Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Padahal, Willy sebelumnya berharap, hari ini Panja mampu mengambil keputusan terkait bakal beleid itu.

"Harapan saya, selaku Ketua Panja, diambil sebuah keputusan. Tapi, masih cukup berat," kata Willy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/11/2021) usai rapat.

Diketahui, Panja mengadakan rapat penyusunan RUU TPKS pada hari ini.

Namun, rapat tersebut diwarnai dengan sejumlah dinamika yang belum memutuskan kata sepakat di antara semua fraksi.

Ketua DPP Partai Nasdem itu menjelaskan sejumlah poin yang menjadi dinamika rapat pada hari ini.

Menurut dia, ada ketidaksepakatan di beberapa fraksi dalam Panja terkait judul RUU TPKS.

"Ada beberapa fraksi memang yang minta perubahan judul. Yang pertama, PPP minta jadi tindak pidana seksual. Lalu, PKS minta tindak pidana kesusilaan. Ada juga yang mengusulkan Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual," ucap Willy.

Kendati demikian, perihal judul tersebut ditegaskannya sudah disepakati untuk sementara tetap menggunakan nama RUU TPKS.

Selain persoalan judul, ada fraksi yang mempersoalkan penyusunan draf yang hanya mengatur tindak pidana kekerasan seksual.

"Kenapa hanya mengurus kekerasan seksual, padahal problem yang terjadi juga masalah seksual serta penyimpangan seksual," tutur Willy menirukan penilaian beberapa fraksi.

Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem itu kemudian menjelaskan bahwa RUU TPKS berfokus pada tindak pidana sehingga dijadikan judul.

Menurut dia, hal itu bukan tanpa alasan, mengingat sifat RUU ini disebut lex specialist yang akan berfokus pada kekosongan hukum.

"Lex specialist, tindak pidana kekerasan seksual yang semata-mata ingin membuat payung hukum bagi mereka para korban yang sejauh ini tidak memiliki cantelan dasar hukum ketika melaporkan ke polisi atau jaksa," ujar Willy.

Atas dinamika yang ada hari ini, Willy mengatakan pihaknya akan kembali melakukan rapat pembahasan draf RUU TPKS dalam waktu dekat.

Menurut dia, rapat perlu digelar kembali agar dapat tercipta satu kata kesepakatan dari seluruh fraksi terkait bakal beleid itu.

Berbeda dari optimistis sehari sebelum rapat, Willy justru menilai rapat hari ini tak ingin dipaksakan mengambil keputusan atau pleno. Pasalnya, dia melihat bahwa draf RUU TPKS justru akan ditolak fraksi.

"Jadi, konsekuensinya, kalau ini diambil keputusan sekarang, ya masih kemungkinan untuk ini (RUU TPKS) patah ada. Saya selaku sebagai ketua Panja saya masih mengajak sekali lagi rapat sekaligus melakukan lobi-lobi," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/17/17192681/penyusunan-draf-ruu-tpks-buntu-ketua-panja-akui-masih-cukup-berat

Terkini Lainnya

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke