Salin Artikel

Revitalisasi, Menko PMK Harapkan Pendidikan Vokasi Kesehatan Miliki Kesetaraan

Menurut dia, hal tersebut sangat penting dilakukan agar dapat memajukan lembaga pendidikan vokasi bidang kesehatan.

"Yang paling penting, terkait kesetaraan, kualifikasi, dan ekspektasi yang sama. Harus ada target kesetaraan dan standardisasi," ujar Muhadjir di acara Pertemuan Koordinasi Nasional Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan 2021, dikutip dari siaran pers, Selasa (16/11/2021).

Menurut Muhadjir, politeknik kesehatan (poltekes) yang ada di bawah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) seharusnya bisa menjadi rujukan bagi sekolah tinggi kesehatan lainnya yang ada di luar Kemenkes.

Dengan demikian, kata dia, maka akan terdapat standar dan kualifikasi pendidikan kesehatan yang sama.

Muhadjir mengatakan, data nasional mencatat ada sebanyak 3.640 perguruan tinggi kesehatan, 38 poltekes, dan 2.910 SMK kesehatan.

Jumlah tersebut tidak hanya yang ada di Kemenkes tetapi seluruh lembaga pendidikan vokasi bidang kesehatan di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Oleh karena itu, Muhadjir menilai perlu ada revitalisasi pendidikan vokasi di bidang kesehatan.

Terlebih, revitalisasi pendidikan vokasi merupakan bagian penting dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Kemenkes ini memiliki banyak lembaga pendidikan vokasi di bidang kesehatan. Tapi tanggung jawabnya tidak hanya pada perguruan tinggi di bawah kementeriannya, harus juga bisa meng-cover seluruh perguruan tinggi kesehatan yang ada di kementerian lain," kata dia.

Meskipun demikian, Muhadjir mengakui bahwa perlu ada kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk dapat merealisasikannya.

Oleh karena itu, kesetaraan kualifikasi dan standarisasi pendidikan kesehatan pun menjadi salah satu hasil yang diharapkan dari pelaksanaan revitalisasi tersebut.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/16/16235551/revitalisasi-menko-pmk-harapkan-pendidikan-vokasi-kesehatan-miliki

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Nasional
Seluruh Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja  Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Seluruh Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Nasional
Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Nasional
Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Nasional
Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Nasional
Karutan KPK Lawan Penetapan Tersangka Kasus Pungli, Singgung Praperadilan Eddy Hiariej

Karutan KPK Lawan Penetapan Tersangka Kasus Pungli, Singgung Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
7 Poin Kesimpulan Kubu Anies-Muhaimin, di Antaranya Pengkhianatan Konstitusi dan Nepotisme

7 Poin Kesimpulan Kubu Anies-Muhaimin, di Antaranya Pengkhianatan Konstitusi dan Nepotisme

Nasional
'One Way' Dihentikan, Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Jakarta Cikampek Normal 2 Arah

"One Way" Dihentikan, Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Jakarta Cikampek Normal 2 Arah

Nasional
Kemenag Terbitkan Edaran Minta Penghulu dan Penyuluh Agama Dukung 4 Program Prioritas Pemerintah

Kemenag Terbitkan Edaran Minta Penghulu dan Penyuluh Agama Dukung 4 Program Prioritas Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke