Cegah Kenaikan Kasus Saat Nataru, Satgas Covid-19 Minta Semua Pihak Kerja Keras

KOMPAS.com – Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), hingga masyarakat, untuk bekerja keras mencegah kenaikan kasus Covid-19 jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Agar lonjakan kasus Covid-19 pascalibur Lebaran 2021 tidak terulang kembali,” kata Wiku dikutip dari laman covid19.co.id, Jumat (12/11/2021).

Wiku menjelaskan, dari hasil analisis Satgas, ada tiga kali periode libur panjang pada 2020 dan 2021 yang menyebabkan kenaikan kasus, yakni libur Idul Fitri tahun 2020, libur kolektif Maulid Nabi Muhammad dan Natal tahun 2020, serta libur Idul Fitri tahun 2021.

"Kenaikan kasus tidak hanya terjadi pada kenaikan kasus harian, tapi juga pada kenaikan kasus mingguan yang bertahan cukup lama meskipun akhirnya berhasil diturunkan," terang Wiku.

Menurut data Satgas Covid-19, terjadi penambahan kasus pada libur Idul Fitri 2020 sebanyak 413-559 kasus harian baru atau 68 sampai 93 persen.

Kenaikan tersebut rupanya berdampak terhadap penambahan kasus mingguan dengan kisaran angka 2.889 hingga 3.917 kasus.

Kenaikan kedua terjadi selama periode libur kolektif Maulid Nabi Muhammad dan Natal tahun 2020. Dari poin ini, terdapat kenaikan sekitar 1.157 hingga 5.477 kasus harian, atau sebesar 37 hingga 95 persen.

Sementara itu, untuk data mingguan, penambahannya berkisar antara 8.096 hingga 38.340 kasus baru.

Adapun lonjakan kasus signifikan terjadi pada libur Idul Fitri 2021. Kenaikan ini diperparah dengan munculnya varian Delta yang lebih menular.

Selama periode libur tersebut, Indonesia mengalami kenaikan kasus harian sebanyak 1.972 hingga 46.297 orang atau 53 sampai 1237 persen.

"Dapat pula dikatakan, kasus harian meningkat hingga lebih dari 12 kali lipat pascalibur Idul Fitri 2021. Kenaikan tajam juga tampak pada analisis data mingguan, ketika terjadi penambahan kasus mingguan pada rentang 13.931 hingga 324.207 kasus," papar Wiku.

Sebagai informasi, saat ini pemerintah terus memberi perhatian khusus terhadap libur Nataru. Utamanya terhadap potensi peningkatan kasus Covid-19 karena mobilitas masyarakat.

Pemerintah bahkan mengambil sikap waspada karena Indonesia belum pernah berhasil melewati periode libur panjang tanpa adanya kenaikan kasus.

Adanya kenaikan kasus pascalibur cukup kompleks. Salah satu penyebab utama adalah mobilitas besar yang tidak dibarengi dengan testing memadai.

Padahal, testing merupakan langkah krusial dan preventif untuk memastikan pelaku perjalanan dalam kondisi sehat.

Selain itu, ketidakdisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) juga menjadi salah satu penyebab.

Hal tersebut sangat berbahaya terlebih menjelang waktu liburan ketika masyarakat melakukan perjalanan, berkumpul bersama keluarga atau teman, makan bersama, dan mengikuti tradisi keagamaan.

Sebab, semua aktivitas tersebut memunculkan adanya kerumunan besar yang bisa memicu penularan Covid-19.

Untuk itu, Satgas Covid-19 meminta masyarakat masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan (prokes) meski telah selesai divaksinasi.

Pasalnya, selain vaksin, disiplin penerapan prokes merupakan salah satu cara ampuh untuk mencegah risiko penularan Covid-19.

Adapun prokes yang harus dipatuhi sesuai dengan Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 16 Tahun 2021 adalah 6M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, serta menghindari makan bersama.

"Berdasarkan hasil analisis data tersebut, saya meminta pemda dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersikap siaga dalam menyongsong periode libur Nataru,” pinta Wiku.

Hal lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan, jelas Wiku, adalah adanya kenaikan kasus di sejumlah kabupaten atau kota.

Ia pun meminta daerah-daerah tersebut segera memperbaiki kondisi masing-masing sebelum libur Nataru tiba untuk mencegah terjadinya penumpukan kasus yang signifikan.

Adapun daerah-daerah yang belum mengalami kenaikan kasus diminta untuk mengambil langkah antisipatif.

Menurut Wiku, pemerintah memiliki peran penting untuk membentuk kebijakan efektif, tepat sasaran, dan berlandaskan data serta situasi di lapangan. Kebijakan ini selanjutnya diikuti dengan implementasi yang lebih baik.

"Berkaca dari pengalaman, Indonesia belum pernah berhasil melewati periode tersebut tanpa kenaikan kasus. Maka dari itu, seluruh elemen masyarakat harus bekerja ekstra keras dan berkolaborasi untuk mencegah kejadian serupa," tegas Wiku.