Salin Artikel

Covid-19 Meningkat di 155 Daerah, Presiden Jokowi Minta 5 Provinsi Ini Lebih Diawasi

Meski tak menyebut secara rinci, Budi mengatakan, kenaikan kasus terjadi di seluruh wilayah Tanah Air.

“Jadi memang tadi ada beberapa kabupaten/kota di Jawa dan Bali dan juga ada di luar Jawa dan Bali totalnya sekitar 155 yang sudah ada gejala kenaikan walaupun masih sedikit dan masih terkontrol,” kata Budi dalam konferensi pers daring, Senin (8/11/2021).

Dengan adanya kondisi tersebut, kata Budi, Presiden Joko Widodo memerintahkannya dan jajaran menteri lain untuk memberi perhatian khusus terhadap daerah yang mengalami tren kenaikan.

Setidaknya, ada 5 provinsi yang diminta Jokowi untuk diberi pengawasan lebih yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur.

Presiden ingin kenaikan kasus Covid-19 ditindak secara cepat.

“Jadi walaupun sedikit itu menjadi indikasi awal untuk kita berhati-hati,” ujar Budi.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap bahwa terjadi tren kenaikan kasus Covid-19 di Jawa-Bali dalam 7 hari terakhir.

Kenaikan kasus terjadi di 43 dari 128 kabupaten/kota di Jawa-Bali atau 33,6 persen daerah.

Merespons hal tersebut, pemerintah bakal mengumpulkan pemerintah daerah di 43 kabupaten/kota itu untuk segera mengidentifikasi dan melakukan intervensi demi menahan tren kenaikan.

Presiden pun meminta seluruh pihak berhati-hati mewaspadai lonjakan pandemi Covid-19.

Sebab, sejumlah negara di Eropa mengalami kenaikan kasus virus corona akibat kelalaian masyarakat.

“Dalamratas (rapat terbatas) yang dipimpin presiden siang ini, beliau menyampaikan bahwa kita harus betul berhati-hati dan belajar dari pengalaman negara-negara di Eropa yang mengalami lonjakan kasus harian cukup besar akibat lalainya masyarakat menerapkan protokol kesehatan,” kata Luhut.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/08/18341111/covid-19-meningkat-di-155-daerah-presiden-jokowi-minta-5-provinsi-ini-lebih

Terkini Lainnya

FPI, PA 212, dan GNPF Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke