Luhut Sebut RI Negosiasi untuk Dapat Lisensi Pil Obat Covid-19 Molnupiravir

Menurut Luhut, permohonan lisensi itu bertujuan agar pil Covid-19 itu dapat diproduksi di Indonesia.

"Negosiasi dengan Merck sudah dilakukan untuk memberikan lisensi Molnupiravir di Indonesia. Dan bukan hanya Molnupiravir, kita juga bicara kepada macam-macam produsen obat lainnya yang bisa diproduksi di indonesia," ujar Luhut dalam sambutan secara virtual pada acara Forum Ketahanan dan Kemandirian Industri Sediaan Farmasi yang ditayangkan YouTube Kementerian Kesehatan, Senin (8/11/2021).

Luhut mengungkapkan, obat Molnupiravir disebut dapat mengurangi risiko perawatan di RS pada pasien Covid-19.

Selain dengan Merck, Luhut pun menyebutkan, Indonesia juga menjajaki kerja sama dengan Pfizer. Tujuannya agar industri obat dan vaksin Covid-19 ada di dalam negeri.

"Jangan terjadi seperti kemarin PCR kita tidak punya, reagen-nya kita juga tak punya alatnya atau sanget terbatas. Sehingga kita benar-benar kesulitan waktu itu," ungkap Luhut.

"Saat ini tim Pak Menteri Kesehatan sedang melakukan follow up. Dan terkait dalam hal ini sampai saat ini saya kira respons dari Merck dan Pfizer sangat baik merespons usulan kita," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, pil molnupiravir resmi diizinkan penggunaannya sebagai obat Covid-19 oleh Inggris. Dengan demikian, Inggris menjadi negara pertama di dunia yang menyetujui pil antivirus Covid-19.

Seperti diberitakan Kompas.com, Jumat (5/11/2021), menurut regulator Inggris, Badan Pengatur Obat dan Produk Kesehatan Inggris (MHRA), pil Covid molnupiravir ini dapat digunakan untuk mengobati gejala ringan hingga sedang pada pasien Covid-19.

"Hari ini (4/11/2021) adalah hari bersejarah bagi negara kita, karena Inggris sekarang menjadi negara pertama di dunia yang menyetujui antivirus yang dapat dibawa pulang untuk Covid-19," kata Menteri Kesehatan Sajid Javid, dikutip dari AFP.

Selain Inggris, Australia dikabarkan juga termasuk negara yang mempertimbangkan penggunaan pil molnupiravir bagi pasien Covid-19. Hanya, Lembaga otoritas penggunaan dan peredaran obat dan terapi di Australia belum menyetujui obat tersebut.