Salin Artikel

Ketua Komisi I: Harapan Masyarakat Cukup Tinggi kepada Andika Perkasa

Pesan tersebut adalah harapan masyarakat yang cukup tinggi terhadap Andika sebagai calon tunggal Panglima TNI untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.

"Jadi kan verifikasi sudah selesai, baik dokumentasi maupun faktual. Tadi kan kami titipkan kepada beliau agar harapan masyarakat yang kami lihat cukup tinggi terhadap beliau sebagai Panglima, ini bisa diwujudkan betul-betul," kata Meutya saat ditemui usai kunjungan Komisi I ke kediaman Andika di Senayan Residence, Jakarta, Minggu (7/11/2021) sore.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, penerimaan baik dari masyarakat itu diharap dapat berbalas ketika Andika resmi menjalani jabatannya sebagai Panglima TNI.

"Agar pengharapan atau penerimaan yang baik ini bisa diwujudkan ketika nanti menjadi Panglima TNI," ucapnya.

Di sisi lain, ia menambahkan bahwa Komisi I DPR meminta Andika yang kini masih menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu memperhatikan kesejahteraan prajurit.

Selain itu, Andika juga diminta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan TNI.

"Kami titipkan juga kepada beliau, ini kan sudah di fit and proper sebetulnya. Kami titipkan juga fokus kepada kesejahteraan prajurit, penguatan SDM. Itu yang kita titipkan," tambah Meutya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari memastikan, DPR akan menggelar rapat paripurna untuk menetapkan pengesahan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, Senin (8/11/2021) besok.

"Besok Insya Allah jam 10 rapat paripurna dan Pak Jenderal Andika diundang ke hadapan paripurna untuk disampaikan pengambilan keputusan DPR," kata Abdul Kharis pada kesempatan yang sama.

Diketahui bersama, Jenderal Andika Perkasa telah dipilih Jokowi menjadi calon Panglima TNI menggantikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan pensiun pada November tahun ini.

Pengajuan oleh Jokowi itu dikirimkan ke DPR untuk mendapat persetujuan. Pengajuan itu dikirimkan melalui surat presiden (Surpres) yang tiba di DPR, pada Rabu (3/11/2021).

Usai menerima Surpres, DPR kemudian menugaskan kepada Komisi I DPR untuk menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Andika Perkasa.

Ujian itu dilakukan pada Sabtu (6/11/2021) dan menghasilkan keputusan bahwa Komisi I menyetujui Andika Perkasa sebagai panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun pada November 2021.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/07/22461991/ketua-komisi-i-harapan-masyarakat-cukup-tinggi-kepada-andika-perkasa

Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke