Ingatkan Menteri LHK, Anggota DPR: Jangan Sampai atas Nama Pembangunan Tak Perhatikan Lingkungan

Hal tersebut disampaikan untuk menanggapi pernyataan Siti yang menyebut pembangunan besar era Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau juga deforestasi.

"Jangan sampai atas nama pembangunan, semua dilegalkan dan tidak memperhatikan aspek lingkungan dan kerusakan hutan," kata Andi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (4/11/2021).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berpandangan, apabila pembangunan berskala besar diteruskan tanpa mengutamakan aspek lingkungan, maka akan sangat berbahaya.

Menurut dia, pembangunan besar seperti itu akan membuat kerusakan hutan dan pencemaran lingkungan semakin marak.

"Ini yang bahaya bagi keberlanjutan bangsa ke depan seperti tambang dan kebun ilegal. Itu banyak merusak hutan dan pencemaran lingkungan," ucapnya.

Oleh karena itu, Andi meminta Siti Nurbaya memberikan penjelasan lebih lanjut terkait pernyataan yang disampaikan terkait pembangunan dan deforestasi.

Ia meminta Siti menjelaskan apa maksud dari pernyataan tersebut sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif dan bias di masyarakat.

"Karena pembangunan, kita bisa pahami sebagai upaya mensejahterakan rakyat, tapi tetap menjaga kelestarian lingkungan," ujar dia.

Andi mengaku tak sepenuhnya sependapat dengan pernyataan Siti bahwa pembangunan besar tak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau deforestasi.

Sebab, menurut dia, perlu ada penjelasan bahwa pembangunan yang seimbang harus menjunjung tinggi aspek lingkungan dan mengurangi kerusakan hutan.

Sebelumnya, Siti Nurbaya Bakar menulis twit dalam akun Twitternya @SitiNurbayaLHK soal pembangunan dan deforestasi.

Siti menulis, Indonesia menegaskan komitmen mengendalikan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan sehingga terjadi netralitas karbon sektor kehutanan, tetapi tidak menjamin adanya zero deforestation.

"Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi."

"Menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation sama dengan melawan mandat UUD 1945 untuk values and goals establishment, membangun sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi," tulisnya.

Padahal, satu hari sebelumnya, Presiden Jokowi baru saja menandatangani komitmen mengakhiri deforestasi dan degradasi lahan 2030 dalam The Glasgow Leader Declaration on Forest and Land Use.

Pernyataan tersebut pun ramai dikritik netizen di media sosial Twitter yang menganggap Siti mementingkan pembangunan ketimbang pelestarian lingkungan hidup.