Salin Artikel

Satgas Covid-19 Sebut Prokes Jadi Modal Utama Dukung PEN 2022

KOMPAS.com – Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, seluruh lapisan masyarakat harus disiplin protokol kesehatan (prokes) secara ekstra agar tidak membuka celah penularan Covid-19.

Sebab, kata dia, penularan Covid-19 tidak dapat ditekan hanya melalui vaksinasi semata.

"Disiplin prokes adalah modal utama kita mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan melakukan aktivitas sosial menuju periode akhir tahun 2021 dan tahun baru 2022," imbuhnya seperti dimuat dalam laman covid19.go.id, Selasa (2/11/2021).

Adapun prokes yang dimaksud yaitu menerapkan aturan 6M, di antaranya memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama.

Dalam kesempatan itu Wiku mengatakan, Indonesia perlu mencermati perkembangan kasus Covid-19 secara global.

Sebab, kata dia, beberapa negara yang tidak melakukan upaya secara menyeluruh akan berpotensi kembali meningkatkan jumlah kasus aktif.

Wiku mencontohkan kasus di Australia, Singapura dan Vietnam. Ketiga negara ini membutuhkan waktu cukup lama untuk menekan pandemi, meskipun jumlah kasus tidak lebih dari 50 per hari.

Bahkan, cakupan vaksinasi di Australia dan Singapura sudah melebihi 60 persen penduduk. Akan tetapi, akibat varian Delta, terjadi kenaikan kasus cukup tajam hingga 40-90 kali lipat ketika negara beraktivitas kembali,

"Hal ini menunjukkan upaya pembatasan mobilitas yang sangat ketat dan peningkatan cakupan vaksinasi bukanlah solusi tunggal untuk menekan kasus," ucap Wiku.

Pasalnya, imbuh dia, Australia dan Singapura  tetap mengalami peningkatan kasus karena aktivitas masyarakat yang tidak sejalan dengan disiplin prokes.

Selain di dua negara itu, perkembangan kasus Covid-19 di Israel, Rumania, dan Ukraina juga mengalami hal serupa. Ketiga negara ini masih menghadapi lonjakan kasus, meski telah melewati hantaman gelombang pertama dan kedua.

Padahal, tiga negara tersebut juga memiliki cakupan vaksinasi yang cukup tinggi. Seharusnya, imunitas di tengah masyarakat sudah terbentuk untuk menekan penularan kasus Covid-19.

“Melihat hal ini, artinya negara yang telah mengalami lonjakan kasus pertama dan kedua pun belum tentu terbebas dari lonjakan ketiga,” imbuh Wiku.

Terlebih, lanjut dia, apabila upaya disiplin prokes dan peningkatan cakupan vaksinasi tidak dilakukan dengan baik.

Penanganan pandemi di Indonesia

Dalam kesempatan tersebut, Wiku menjelaskan, perkembangan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia sangat baik. Hal ini ditandai dengan penurunan kasus selama kurang lebih tiga bulan belakangan.

Bahkan, kata dia, penularan kasus cukup rendah dengan rata-rata per hari di angka 700 kasus dan kasus aktif sebesar 0,29 persen. Sementara itu, angka kesembuhan pun sudah berada di angka 96,33 persen.

Menurut Wiku, perkembangan baik ini terjadi di tengah aktivitas masyarakat yang mulai kembali berjalan, termasuk meliputi pelaksanaan kegiatan berskala nasional dan persiapan kegiatan berskala internasional.

"Hal inilah yang membuat perkembangan baik ini diakui dunia hingga Center for Disease Control (CEC) saat ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan level satu," ujarnya.

Dengan pencapaian baik tersebut, Wiku memberikan apresiasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Sebab, pencapaian itu diraih melalui upaya berlapis yang terus-menerus dan kontribusi semua pihak, termasuk pembatasan mobilitas dan juga peningkatan cakupan vaksinasi dan disiplin prokes pada kegiatan masyarakat.

Lima upaya pemerintah

Selain masyarakat, penurunan kasus juga tidak lepas dari upaya pemerintah Indonesia dalam mengambil beberapa kebijakan dan penanganan cepat.

Terlebih pada lonjakan kedua, pemerintah telah menerapkan upaya yang berlapis dan menyeluruh.

Untuk diketahui, terdapat lima hal yang dilakukan Indonesia hingga penanganan Covid-19 membaik dan penularan kasus rendah.

Pertama, tingginya kasus positif pada lonjakan kedua menyebabkan meningkatnya jumlah penyintas Covid-19 sehingga kekebalan alami tubuh penyintas meningkat.

Kedua, meningkatnya usaha dan cakupan program vaksinasi yang cukup signifikan dalam waktu cepat. Program ini berkontribusi membentuk kekebalan tubuh masyarakat yang dibuktikan dengan data sero surveilans.

Ketiga, upaya pembatasan aktivitas masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi daerah hingga tingkat kabupaten dan kota. Upaya ini terus dievaluasi setiap dua minggu agar bisa efektif menekan penularan.

Keempat, upaya pembatasan mobilitas yang tidak hanya dilakukan antarwilayah di Indonesia, tetapi juga dari luar negeri untuk meminimalisasi penularan kasus Covid-19 impor.

Kelima, pembukaan sektor sosial ekonomi dengan penuh kehati-hatian serta dibarengi dengan upaya disiplin prokes 6M yang diawasi pada setiap sektornya.

Oleh karenanya, Wiku mengatakan, penting untuk terus mengawasi pergerakan dan aktivitas masyarakat, terutama menuju periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Apabila merujuk data tren kasus positif di 34 provinsi, terdapat tiga provinsi yang menunjukkan tren peningkatan di minggu terakhir ini, yaitu Jawa Barat (Jabar), Gorontalo, dan Maluku Utara.

Selain itu, terdapat enam provinsi pada minggu sebelumnya juga mengalami peningkatan, yaitu Bengkulu, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Banten Sulawesi Barat (Sulbar), dan Papua.

Peningkatan kasus di beberapa provinsi tersebut, kata Wiku, perlu diantisipasi dan terus dievaluasi agar tidak kembali meningkat pada minggu berikutnya.

"Cakupan vaksinasi untuk membentuk kekebalan tubuh masyarakat penting untuk terus ditingkatkan dan diperluas agar dapat tercapai perlindungan maksimal," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/03/19460581/satgas-covid-19-sebut-prokes-jadi-modal-utama-dukung-pen-2022

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Nasional
Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Nasional
Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Nasional
PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

Nasional
Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Nasional
Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Nasional
Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Nasional
Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Nasional
Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

Nasional
Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.