Salin Artikel

Dukung Prabowo-Puan Maju Pilpres, Relawan: Bangsa Ini Butuh Pemimpin Kuat

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Poros Prabowo-Puan, Andianto menilai, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua DPR Puan Maharani cocok dipasangkan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Alasannya, kedua sosok itu dinilai memiliki kepribadian yang kuat untuk memimpin bangsa Indonesia ke depan.

"Karena memang Bangsa Indonesia saat ini sedang membutuhkan pemimpin yang kuat, pemimpin yang negarawan, pemimpin yang bisa menyatukan semua elemen bangsa," kata Andianto, di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Rabu (3/11/2021).

Menurut Andianto, kedua tokoh itu mampu mengayomi masyarakat, terlebih pada situasi yang tak menentu, seperti pandemi Covid-19 yang tengah melanda.

Dia mengatakan, pandemi telah melumpuhkan sendi-sendi kehidupan, karena itu dibutuhkan pemimpin yang kuat, mampu diterima oleh rakyat dan mengayomi semua elemen masyarakat.

Di sisi lain, Andianto menyoroti elektabilitas Prabowo yang tinggi berdasarkan sejumlah survei nasional.

Kemudian, Prabowo yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan itu dinilai cukup sukses dalam membangun sektor pertahanan, terutama memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista) nasional.

"Termasuk pembentukan Komponen Cadangan dan juga dari aspek kekuatan teknologi tanpa menguras APBN," tutur dia.

Sementara, dia menilai Puan sebagai sosok politisi perempuan yang berpengalaman.

"Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua DPR. Beliau merupakan cucu dari tokoh pendiri bangsa Indonesia yaitu Bapak Ir Soekarno, Presiden Pertama RI," kata dia.

Diketahui, sejumlah relawan telah mendeklarasikan dukungan kepada sejumlah tokoh kendati pilpres baru akan digelar tiga tahun mendatang.

Selain Poros Prabowo-Puan, ada pula Komunitas Jokowi-Prabowo (Jok-Pro) 2024.

Komunitas relawan itu sebelumnya mendeklarasikan dukungan kepada Joko Widodo dan Prabowo sebagai pasangan calon dalam Pilpres 2024.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/03/17002711/dukung-prabowo-puan-maju-pilpres-relawan-bangsa-ini-butuh-pemimpin-kuat

Terkini Lainnya

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke