Salin Artikel

Kemendagri Kaji Usulan 1 Maret Jadi Hari Penegakan Kedaulatan Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih mengkaji usulan penetapan 1 Maret sebagai hari besar nasional, yakni Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

Usulan tersebut diajukan oleh Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X berkaitan dengan sejarah Serangan Umum 1949 di Yogyakarta.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dalam kunjungan kerja ke Kantor Gubernur DIY, Senin (1/11/2021), menuturkan, usulan tersebut bukanlah hal baru.

Menurut Tito, pada 2018, Pemerintah DIY telah mengajukan usulan tersebut. Kemudian, pada 2019, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) menunjuk Kemendagri untuk menindaklanjuti usulan tersebut.

"Beliau (Gubernur DIY) mengusulkan namanya Hari Penegakan Kedaulatan Negara, ini kami juga melakukan kajian," kata Tito, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (2/11/2021).

Tito mengatakan, Kemendagri juga menjadi kementerian yang memimpin Panitia Antar-Kementerian (PAK).

Pembentukan panitia itu dimaksudkan untuk melakukan kajian dan menggelar untuk membahas usulan untuk selanjutnya disampaikan kepada presiden.

Selain itu, kata Tito, Pemerintah DIY diminta untuk menyiapkan naskah akademik yang kuat, serta melakukan sosialisasi.

Tito menyarankan agar naskah akademik juga berpijak pada fakta sejarah, bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan buah dari perjuangan bangsa, bukan merupakan hadiah atau pemberian.

"Termasuk dalam perang mempertahankan kemerdekaan tersebut. Ia menambahkan, pada 1 Maret 1949, Yogyakarta telah menjadi saksi dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa," ujar dia.

Mantan Kapolri ini juga menilai, serangan yang terjadi selama enam jam di Yogyakarta itu merupakan peristiwa luar biasa.

Meski demikian, ia menegaskan tak bisa membuat keputusan sekaligus karena masih harus dilakukan kajian untuk selanjutnya diserahkan kepada presiden.

"Karena harus ada rapat kementerian, setelah itu hasil rapat ini yang utama bagaimana meyakinkan, dan setelah itu dinaikkan ke Bapak Presiden oleh Bapak Mensesneg, apa pun hasil rapat itu," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/02/16231301/kemendagri-kaji-usulan-1-maret-jadi-hari-penegakan-kedaulatan-negara

Terkini Lainnya

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke