Salin Artikel

Naik Pesawat Boleh Pakai Antigen, Anggota DPR: Pemerintah Harus Konsisten Keluarkan Kebijakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Nasdem Nurhadi mengingatkan pemerintah untuk konsisten mengeluarkan kebijakan yang berlandaskan kebutuhan rakyat dan tidak memberatkan.

Adapun pernyataan itu disampaikan untuk menanggapi kebijakan pemerintah yang kini kembali mengizinkan tes swab antigen sebagai syarat perjalanan udara bagi penumpang di Jawa dan Bali.

"Pemerintah harus konsisten dengan mengeluarkan kebijakan. Jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan justru kontraproduktif dengan semangat pemulihan ekonomi," kata Nurhadi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (2/11/2021).

Politisi Partai Nasdem itu menilai, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat ini yaitu mengizinkan tes swab antigen bagi penerbangan sudah tepat.

Kebijakan tersebut menurut dia memang harus diambil oleh pemerintah. Hal ini karena program pemulihan ekonomi harus disertai kebijakan yang linear.

Dia berpendapat, tes swab antigen sudah cukup sebagai syarat perjalanan di tengah masa pandemi.

"Mengingat fasilitas swab tes PCR ini tidak merata di setiap daerah ada. Saya kira, persyaratan perjalanan cukup dilengkapi dengan swab antigen," jelasnya.

Di sisi lain, syarat perjalanan menggunakan swab antigen juga tidak akan membebani para pelaku bisnis terutama bisnis pariwisata.

Nurhadi mengungkapkan, dengan menggunakan tes swab antigen yang jauh lebih murah, maka tidak akan membebani masyarakat.

"Jasa transportasi bisa menggeliat lagi. Pariwisata pun pelan bertahap bisa hidup lagi," harap dia.

Lebih lanjut, meski kebijakan wajib PCR untuk penerbangan telah diganti antigen, pemerintah juga perlu menyelesaikan berbagai isu lain yang berkaitan.

Salah satunya adalah terkait isu keterlibatan pejabat publik dalam bisnis tes PCR yang sedang ramai dibicarakan.

"Dengan adanya isu pejabat yang bermain dalam pengadaan PCR, saya kira ini harus dibuktikan. Jangan menjadi bola liar yang menyebabkan persepsi negatif di masyarakat. Bila benar ini sebuah ironi, di saat masyarakat masih menjerit terhimpit karena pandemi, ada pejabat yang malah memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan," ungkap dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah memperbolehkan penggunaan tes swab antigen sebagai syarat naik pesawat terbang di Jawa dan Bali.

Hal itu disampaikannya dalam keterangan pers secara virtual usai rapat evaluasi PPKM, Senin (1/11/2021).

"Untuk perjalanan akan ada perubahan, yakni untuk wkilayah Jawa-Bali perjalanan udara tidak lagi mengaruskan menggunakan tes PCR," ujar Muhadjir.

"Tetapi cukup memakai antigen," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/02/15270021/naik-pesawat-boleh-pakai-antigen-anggota-dpr-pemerintah-harus-konsisten

Terkini Lainnya

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke