Salin Artikel

Ketua Timsel: Pendaftar Calon Anggota KPU-Bawaslu Masih Sedikit

Ia mengatakan, jumlah pendaftar hingga Senin (1/11/2021) malam untuk calon anggota KPU sebanyak 38, sedangkan 28 untuk pendaftar calon anggota Bawaslu.

"Sampai malam tadi, pak ketua, sampai tadi malam, kami melihat dari pendaftaran, angkanya masih kecil. Bisa diakses langsung ini, kita bisa lihat jumlah pendaftarnya, yang calon anggota KPU baru 38, dan calon anggota Bawaslu 28," kata Juri dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II DPR dengan tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu, Selasa (2/11/2021).

Berdasarkan paparan presentasi Juri, ada 38 orang pendaftar calon anggota KPU yang terdiri dari 31 laki-laki dan 7 perempuan.

Sementara itu, pendaftar calon anggota Bawaslu terdiri dari 25 laki-laki dan 3 perempuan.

"Kita belum periksa kualitas dari pendaftar. Karena ada kadang-kadang, nekat mendaftar meskipun tidak memenuhi syarat administrasi," ucap dia. 

Meski diakui masih sedikit pendaftar, Juri mengaku optimistis bahwa masyarakat antusias untuk bergabung menjadi anggota KPU dan Bawaslu.

Hal itu dikatakannya dengan berkaca pada pengalaman sebelumnya bahwa pendaftar akan ramai pada ujung masa pendaftaran.

"Kecenderungannya, kalau kita lihat pengalaman selama ini, lebih banyak yang daftar di akhir-akhir waktu," ucap dia.

Juri menyampaikan, pihaknya mengadakan pembukaan pendaftaran hingga 15 November 2021. Pendaftaran dibuka dan dapat diikuti masyarakat lewat daring (online) maupun luring.

Adapun pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui https://seleksikpubawaslu.kemendagri.go.id

Sementara itu, secara langsung dapat dilakukan dengan mengantarkan formulir ke sekretariat tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu di Gedung B Lantai 2 Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.

Pengiriman juga bisa dilakukan melalui pengiriman lewat Kantor Pos ke PO.BOX 555 Jakarta Pusat 10000.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/02/13175801/ketua-timsel-pendaftar-calon-anggota-kpu-bawaslu-masih-sedikit

Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke