Salin Artikel

KPK Rapat di Hotel Mewah Saat Pandemi, Pukat UGM: Nilai Kepantasan, Kelayakan, Kewajaran Bisa Dipertanyakan

Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman menjelaskan, raker tersebut memang tidak melanggar peraturan.

"Tapi dari sisi nilai kepantasan, kelayakan dan kewajaran bisa dipertanyakan," kata Zaenur kepada Kompas.com, Jumat (29/10/2021).

Menurut Zaenur, KPK selama ini merupakan lembaga negara yang fokus mengkampanyekan hidup sederhana, terutama bagi lembaga atau kementerian.

Pasalnya, berulang-ulang KPK menyampaikan bahwa salah satu penyebab utama korupsi adalah gaya hidup mewah.

"Sehingga raker KPK saat ini patut dipertanyakan bagaimana konsistensi antara apa yang dikampanyekan yaitu sikap hidup sederhana dengan tindakan mereka sendiri yang melakukan raker di luar kota berhari-hari di hotel mewah," kata dia.

Lebih lanjut, Zaenur berpandangan kebijakan KPK melaksanakan raker di tempat mewah bisa ditiru oleh berbagai lembaga lainnya.

Ini dikarenakan KPK yang selama ini concern pada pencegahan korupsi, salah satunya dengan pengelolaan dana secara efektif dan efisien justru tidak memberikan contoh yang tidak sesuai.

"Lembaga dan pejabat punya semacam preseden bahwa KPK saja melakukan itu, tentu yang lain boleh dong," kata dia.

Diberitakan sebelumnya KPK melaksanakan raker selama tiga hari, sejak Rabu (27/10/2021) hingga Jumat hari ini di hotel mewah di kawasan Yogyakarta.

Komisioner KPK, Nurul Ghufron mengklaim raker digunakan untuk membantu perekonomian daerah.

"Kenapa harus jauh-jauh dilakukan di Yogyakarta, Pak? Perlu diketahui kami ini bagian dari struktur kewarganegaraan yang menggunakan APBN," kata Ghufron, Kamis (28/10/2021).

"Kalau kemudian hanya kami belanjakan di Jakarta, maka kemudian daerah-daerah tidak akan mampu menyerap atau menggunakannya. Oleh karena itu kami selenggarakan di Yogyakarta,” tutur dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/29/10485051/kpk-rapat-di-hotel-mewah-saat-pandemi-pukat-ugm-nilai-kepantasan-kelayakan

Terkini Lainnya

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke