Dari Empat Kandidat Ini, Siapakah yang Paling Tepat Jadi Gubernur Ibu Kota Negara?

TEKA-teki siapa yang akan menjadi penjabat gubernur Ibu Kota Negara (IKN) yang berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur mulai menunjukkan titik terang.

Presiden Joko Widodo bahkan telah menyebut empat kandidat penjabat gubernur IKN yang nantinya bertanggungjawab langsung kepada presiden. Jabatan penjabat gubernur IKN di awal ini setingkat menteri dan dipilih langsung oleh Presiden.

Mereka adalah Mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Komisaris Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Dirut PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tumiyana.

Dalam Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Pasal 3 disebutkan, pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Penajem Paser Utara akan dilakukan pada semester I 2024.

Sosok Bambang Brodjonegoro

Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro adalah orang lama yang bercokol di sejumlah kabinet sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Di era SBY, Bambang Brodjonegoro didapuk sebagai wakil menteri keuangan. Di zaman Jokowi, awalnya ia menjabat Menteri Keuangan (2014-2016), lalu bergeser menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (2016-2019), dan terakhir di kabinet Jokowi-Amin sebagai menteri Riset dan Teknologi sebelum dilebur ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di April 2021.

Dengan latar belakangnya yang menguasai ekonomi pembangunan dan ekonomi regional, tidak heran jika selepas dari kabinet Bambang Brodjonegoro yang menuntaskan pendidikan doktoralnya di Universitas Illinois, Amerika Serikat, dipakai beberapa perusahaan.

Sosok Ahok

Publik sudah pasti mengenal sosok Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Usai menjalani vonis dua tahun penjara karena kasus penistaan agama dan tidak menjabat Gubernur DKI Jakarta, Ahok dipercaya menjadi Komisaris Utama di Pertamina.

Jejak kepemimpinan Ahok sudah terlihat sejak terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Belitung Timur di Pemilu 2004 serta memimpin Kabupaten Belitung Timur (2005-2010).

Ia mampu mengubah kultur birokrasi yang ingin dilayani menjadi pelayan dan gencar menggarap berbagai terobosan seperti landreform.

Ahok menutup celah korupsi dan menekan perilaku korup birokrasi dan berani menantang perilaku elite.

Duet Jokowi – Ahok saat memimpin DKI Jakarta kerap disebut the winning team karena memperlihatkan kekompakan dan saling mengisi. Jokowi blusukan sementara Ahok menjadi “penjaga gawang” balaikota.

Ahok adalah tipe eksekutor yang tidak menunda-nunda pekerjaan. Selama menjadi Gubernur DKI usai ditinggal Jokowi yang menjadi Presiden, Ahok biasa menerima pengaduan dari warga dan dengan cepat menuntaskan keluhan warga.

Pelayanan di DKI menjadi cepat, mengubah kultur lamban yang selama ini melekat di birokrasi.

Sosok Abdullah Azwar Anas

Sementara Abdullah Azwar Anas adalah tokoh sentral perubahan di Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten yang selama ini dikenal terbelakang itu berubah menjadi kabupaten yang sarat dengan inovasi.

Selama dua periode kepemimpinannya, Banyuwangi disulap Anas menjadi daerah yang membanggakan semua orang.

Daya tumpu Banyuwangi yang semula hanya menjadi daerah perlintasan dari Jawa ke Bali kini menjadi distinasi pariwisata utama di tanah air. Dulu, kalau tidak karena terpaksa orang ogah singgah di Banyuwangi.

Tidak itu saja, terobosan Anas yang menyatukan puluhan urusan administrasi kependudukan dan perizinan dalam satu lokasi yang dinamakan mal pelayanan publik menjadi role model daerah-daerah lain.

Pemanfaatan aplikasi yang memudahkan urusan warga serta aneka terobosan untuk mengatasi kemiskinan seperti program Siswa Asuh Sebaya dan Rantang Kasih menjadi trade mark Anas selama memimpin Banyuwangi.

Sosok Tumiyana

Terakhir adalah Tumiyana. Ia adalah Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) yang sebagian karirnya dihabiskan di berbagai BUMN.

Sebelum di Waskita Karya, Tumiyana adalah Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (Persero) dan Komisaris di PT Kereta Cepat Indonesia China.

Tumiyana juga dikenal sebagai pengusaha di peternakan sapi dan beras.

Menelisik rekam jejak dan kebutuhan IKN

Mengingat IKN nantinya menjalankan fungsi sebagai daerah otonom di tingkat provinsi serta akan menjadi tempat kedudukan bagi lembaga negara, perwakilan negara asing, serta perwakilan organisasi internasional maka jelas IKN membutuhkan penjabat gubernur yang visoner.

Ia harus mampu menerjemahkan konsep forest city yakni memastikan pembangunan kota tetap mempertahankan fungsi hutan, keanekaragaman hayati, dan tidak merusak lingkungan.

Walau sudah memiliki pola baku dalam pembangunan IKN sedari awal, seorang penjabat gubernur harus memastikan konsep tersebut berjalan sesuai dengan rancang bangun.

Penjabat Gubernur IKN harus mampu memastikan proses perpindahan ibu kota beserta piranti admistrasi pemerintahan telah sesuai dengan rencana induk yang telah disusun.

Sasaran pembangunan IKN di 2022 adalah pembangunan lanjutan dan pembangunan perkantoran, rumah dinas, sarana pendidikan dan kesehatan serta sarana prasarana dasar penunjang.

Sementara di 2023, pembangunan lanjutan dan penyiapan lahan diplomatic compound. Lalu, di 2024 pembangunan lanjutan dan awal pemindahan IKN.

Total kebutuhan dana mencapai Rp 466,98 triliun, diantaranya yang dicover APBN mencapai Rp 91,29 triliun. Sisanya ditanggung swasta dan kerjasama dengan pihak ketiga.

Luas IKN mencapai 256.180,87 hektar. Kawasan inti pusat pemerintahan 5.644 hektar dan rencana kawasan IKN mencapai 56.180,87 hektar. IKN mengusung visi sebagai kota yang smart, green, beautiful, dan sustainable.

Jelas penjabat gubernur IKN tidak hanya harus memiliki pengalaman birokrasi semata tetapi sudah teruji dengan pengalaman memimpin daerah, entah level provinsi atau kabupaten.

Idealnya yang dipilih Presiden Jokowi adalah sosok yang memiliki segudang prestasi pemerintahan dan terbiasa memimpin jajaran birokrasi.

Penjabat Gubernur IKN harus menjadi pioner bagi good governance dan mempersiapkan pemerintahan level provinsi baru yang nantinya akan dipilih melalui jalur pemilihan kepala daerah atau Pilkada.

Dengan kriteria-kriteria di atas, andai saya menjadi presiden tentu pilihan saya mengerucut pada dua nama yaitu Ahok atau Abdullah Azwar Anas.

Pilihan ini tentu bukan mengecilkan kapasitas dan kapabilitas Bambang Brodjonegoro atau Tumiyana tetapi lebih kepada kebutuhan. IKN jelas membutuhkan payung hukum, alokasi anggaran hingga pembangunan infrastruktur pendukung.

Bambang Brodjonegoro lebih pas menjadi thinker ketimbang eksekutor. Perannya sebagai komisaris di sejumlah perusahaan besar memang lebih cocok untuknya.

Demikian juga Tumiyana, pengalamannya memimpin sejumlah BUMN tanpa pernah berkecimpung di birokrasi pemerintahan tingkat provinsi atau kabupaten tentu akan menyulitkan rentang kendali di IKN.

Pilihan saya

Jika diminta memilih siapa yang pas memimpin IKN, tentu dengan pilihan yang ada antara Ahok atau Anas, saya akhirnya akan memilih Abdullah Azwar Anas mengingat secara komunikasi birokrasi sudah teruji.

Tipikal Ahok yang meledak-ledak dalam menyampaikan sesuatu sangat rawan memunculkan kontroversi baru.

Ahok masih dibutuhkan di Pertamina dengan gebrakan dan monitoring ketatnya. Transformasi di jajaran Pertamina harus terus dikawal oleh Ahok.

Penjabat gubernur IKN dituntut mempersiapkan segala agar alih dan olah birokrasi berjalan lancar tanpa gesekan-gesekan di lapangan.

Penjabat Gubernur IKN harus terus memelihara komunikasi dengan daerah-daerah yang menjadi penyangga IKN seperti Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Daya dukung daerah-daerah disekitar IKN jelas membutuhkan komunikasi birokrasi yang dibangun dengan intens oleh penjabat gubernur IKN.

Perpindahan ibukota adalah legacy pemerintahan dua periode Jokowi yang harus dikawal dan diterjemahkan dengan tepat oleh penjabat gubernur IKN.

Memilih penjabat gubernur IKN – sekali lagi – bukan karena faktor like and dislike. Sejarah baru memang harus dipersiapkan dengan baik di IKN.

Jokowi akan tercatat dalam sejarah karena berani memindahkan ibukota dari Jakarta. Dari semua presiden, hanya Jokowi yang bisa mewujudkan mimpi Soekarno untuk memindahkan ibukota. Soekarno hanya mencanangkan tetapi Jokowi bisa mewujudkan.

Dengan pertimbangan daya dukung dan proyeksi ke depan, Jakarta memang tidak layak lagi dipertahankan sebagai ibu kota negara.

Ibu kota harus dipindahkan. Ada banyak keuntungannya. Akses pembangunan akan jadi lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan akan terdorong ke luar Jawa.

Reorientasi pembangunan yang selama ini Jawa sentris akan menjadi Indonesia sentris sehingga mengurangi beban Pulau Jawa dan Jabodetabek.

Nantinya IKN menjadi wujud transformasi pemerintahan yang modern namun tetap berwawasan lingkungan.

Sekali lagi, Presiden Jokowi punya hak untuk memilih siapa yang akan menjadi penjabat gubernur IKN.

Siapapun yang dipilih Jokowi pasti didasarkan dengan beragam pertimbangan. Entah Bambang Brodjonegoro, Ahok, Abdullah Azwar Anas, atau Tumiyana.

Siapapun yang terpilih, mereka adalah putra terbaik yang memiliki segudang prestasi dan pengalaman.

Selamat bekerja untuk penjabat gubernur Ibu Kota Negara!