LAN Raih Klasifikasi Badan Publik Informatif 2021

KOMPAS.com – Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto mengatakan, keberhasilan LAN sebagai Badan Publik dengan klasifikasi “Informatif” akan dijadikan komitmen untuk terus memberikan akses informasi kepada publik.

Komitmen tersebut, kata dia, sebagai bentuk transparansi informasi terkait dengan kinerja LAN.

Adi menjelaskan, ke depan tantangan LAN sebagai badan publik informatif adalah mewujudkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang lebih cepat, tepat, efisien dan akuntabel.

"Ke depan, di masa pandemi Covid-19 dan memasuki era industri 4.0, kami akan lihat aspek mana saja yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan," imbuhnya seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (26/10/2021).

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menerima penghargaan “Klasifikasi Badan Publik Informatif 2021” dari Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Ma’ruf Amin dalam Acara “Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik” yang diselenggarakan secara virtual, Selasa, (26/10/2021).

Klasifikasi Badan Publik Informatif 2021 merupakan penghargaan tertinggi dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik yang dinilai oleh Komisi Informasi Pusat (KI Pusat).

Pada kesempatan itu, Wapres RI Ma’ruf Amin mengatakan, penghargaan yang dicapai LAN sebagai Badan Publik dengan klasifikasi “Informatif” merupakan kesempatan untuk melakukan inovasi pengelolaan informasi publik.

Inovasi informasi publik, kata dia, dibutuhkan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Saya mengapresiasi dan memberikan selamat kepada badan publik, termasuk LAN yang telah memperoleh klasifikasi “informatif”,” ujar Ma’ruf.

Pada kesempatan itu, Ketua KI Pusat, Gede Narayana menyampaikan bahwa 2021 telah disusun Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dengan nilai sebesar 71.37. Angka ini menggambarkan keterbukaan informasi publik nasional pada kategori sedang.

LAN terbuka sampaikan informasi

Sementara itu, Sekretaris Utama selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) LAN, Reni Suzana mengatakan, sebagai badan publik, LAN merasa keterbukaan informasi merupakan kewajiban dan menjadi tuntutan aktual atas dinamika pelayanan masyarakat.

Untuk itu, sebut dia, LAN berkomitmen menyediakan sejumlah layanan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan stakeholders LAN.

Masyarakat dapat mengakses dengan mudah informasi publik di LAN, baik secara daring (online) melalui website, media massa online dan aplikasi PPID Mobile, maupun secara luring (offline) melalui media massa cetak atau berkunjung langsung ke Kantor LAN.

“Penghargaan tertinggi dalam layanan informasi publik merupakan bentuk upaya keras LAN menjalankan kepatuhan terhadap UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,” ujar Reni.

Ke depan, imbuh dia, LAN akan terus berkomitmen meningkatkan pelayanan informasi publik dengan terus mengembangkan pelayanan informasi yang terintegrasi berbasis teknologi informasi.

Sebagai informasi, kualifikasi Badan Publik Informatif merupakan momen yang menandai perjalanan panjang dalam menyajikan informasi publik.

Penghargaan tersebut berpijak pada beberapa penerapan prinsip, “Anda Berhak untuk Tahu”.

Selain itu, LAN berusaha menyajikan informasi sesuai standar klasifikasi yang ditetapkan yaitu pertama, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

Kedua, informasi yang wajib diumumkan secara runtut. Ketiga, informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Keempat, informasi yang dikecualikan melalui PPID, baik yang berada di LAN Jakarta maupun PPID Pelaksana di Bandung, Makassar, Samarinda, dan Aceh.

Selain dalam rangka transparansi, sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik, penyajian informasi publik LAN yang bersifat strategis dilakukan pula melalui berbagai media yang selalu di update perkembangannya.

Salah satunya adalah laporan keuangan LAN yang ditayangkan dalam media massa nasional.

Dengan tayangan tersebut, LAN berharap, masyarakat dapat mengetahui, terlibat, dan memberikan masukan atas kinerja lembaga negara tersebut sebagai bentuk social control.