Salin Artikel

LAN Raih Klasifikasi Badan Publik Informatif 2021

KOMPAS.com – Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto mengatakan, keberhasilan LAN sebagai Badan Publik dengan klasifikasi “Informatif” akan dijadikan komitmen untuk terus memberikan akses informasi kepada publik.

Komitmen tersebut, kata dia, sebagai bentuk transparansi informasi terkait dengan kinerja LAN.

Adi menjelaskan, ke depan tantangan LAN sebagai badan publik informatif adalah mewujudkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang lebih cepat, tepat, efisien dan akuntabel.

"Ke depan, di masa pandemi Covid-19 dan memasuki era industri 4.0, kami akan lihat aspek mana saja yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan," imbuhnya seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (26/10/2021).

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menerima penghargaan “Klasifikasi Badan Publik Informatif 2021” dari Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Ma’ruf Amin dalam Acara “Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik” yang diselenggarakan secara virtual, Selasa, (26/10/2021).

Klasifikasi Badan Publik Informatif 2021 merupakan penghargaan tertinggi dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik yang dinilai oleh Komisi Informasi Pusat (KI Pusat).

Pada kesempatan itu, Wapres RI Ma’ruf Amin mengatakan, penghargaan yang dicapai LAN sebagai Badan Publik dengan klasifikasi “Informatif” merupakan kesempatan untuk melakukan inovasi pengelolaan informasi publik.

Inovasi informasi publik, kata dia, dibutuhkan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Saya mengapresiasi dan memberikan selamat kepada badan publik, termasuk LAN yang telah memperoleh klasifikasi “informatif”,” ujar Ma’ruf.

Pada kesempatan itu, Ketua KI Pusat, Gede Narayana menyampaikan bahwa 2021 telah disusun Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dengan nilai sebesar 71.37. Angka ini menggambarkan keterbukaan informasi publik nasional pada kategori sedang.

LAN terbuka sampaikan informasi

Sementara itu, Sekretaris Utama selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) LAN, Reni Suzana mengatakan, sebagai badan publik, LAN merasa keterbukaan informasi merupakan kewajiban dan menjadi tuntutan aktual atas dinamika pelayanan masyarakat.

Untuk itu, sebut dia, LAN berkomitmen menyediakan sejumlah layanan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan stakeholders LAN.

Masyarakat dapat mengakses dengan mudah informasi publik di LAN, baik secara daring (online) melalui website, media massa online dan aplikasi PPID Mobile, maupun secara luring (offline) melalui media massa cetak atau berkunjung langsung ke Kantor LAN.

“Penghargaan tertinggi dalam layanan informasi publik merupakan bentuk upaya keras LAN menjalankan kepatuhan terhadap UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,” ujar Reni.

Ke depan, imbuh dia, LAN akan terus berkomitmen meningkatkan pelayanan informasi publik dengan terus mengembangkan pelayanan informasi yang terintegrasi berbasis teknologi informasi.

Sebagai informasi, kualifikasi Badan Publik Informatif merupakan momen yang menandai perjalanan panjang dalam menyajikan informasi publik.

Penghargaan tersebut berpijak pada beberapa penerapan prinsip, “Anda Berhak untuk Tahu”.

Selain itu, LAN berusaha menyajikan informasi sesuai standar klasifikasi yang ditetapkan yaitu pertama, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

Kedua, informasi yang wajib diumumkan secara runtut. Ketiga, informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Keempat, informasi yang dikecualikan melalui PPID, baik yang berada di LAN Jakarta maupun PPID Pelaksana di Bandung, Makassar, Samarinda, dan Aceh.

Selain dalam rangka transparansi, sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik, penyajian informasi publik LAN yang bersifat strategis dilakukan pula melalui berbagai media yang selalu di update perkembangannya.

Salah satunya adalah laporan keuangan LAN yang ditayangkan dalam media massa nasional.

Dengan tayangan tersebut, LAN berharap, masyarakat dapat mengetahui, terlibat, dan memberikan masukan atas kinerja lembaga negara tersebut sebagai bentuk social control.

 

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/26/15252451/lan-raih-klasifikasi-badan-publik-informatif-2021

Terkini Lainnya

KPK Bantah Administrasi Penyitaan Hp Sekjen PDI-P Hasto Salah

KPK Bantah Administrasi Penyitaan Hp Sekjen PDI-P Hasto Salah

Nasional
Dorong Pembentukan Pansus Haji 2024, Timwas Haji DPR: Ini Masalah Serius

Dorong Pembentukan Pansus Haji 2024, Timwas Haji DPR: Ini Masalah Serius

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Tata Kelola Perdagangan Kratom

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Tata Kelola Perdagangan Kratom

Nasional
Kemenag Alihkan Kuota Tambahan Haji Reguler untuk Haji Plus, Timwas Haji DPR: Langgar Undang-undang

Kemenag Alihkan Kuota Tambahan Haji Reguler untuk Haji Plus, Timwas Haji DPR: Langgar Undang-undang

Nasional
Kongres III Nasdem Rencananya Dibuka Jokowi dan Ditutup Prabowo pada Agustus Nanti

Kongres III Nasdem Rencananya Dibuka Jokowi dan Ditutup Prabowo pada Agustus Nanti

Nasional
Bamsoet Dipanggil MKD, Buntut 'Klaim' Semua Parpol Sepakat Amendemen UUD

Bamsoet Dipanggil MKD, Buntut "Klaim" Semua Parpol Sepakat Amendemen UUD

Nasional
Golkar di Ambang Dilema Majukan RK pada Pilkada Jakarta Usai Anies-Ahok Muncul

Golkar di Ambang Dilema Majukan RK pada Pilkada Jakarta Usai Anies-Ahok Muncul

Nasional
Bos Rental Sudah Lapor Polisi Sebelum Tewas Dikeroyok di Pati, Polri: Setiap Laporan Ada Prosedurnya

Bos Rental Sudah Lapor Polisi Sebelum Tewas Dikeroyok di Pati, Polri: Setiap Laporan Ada Prosedurnya

Nasional
Tercatat 80.000 Anak Main Judi 'Online', Fahira Idris: Ini Harus Jadi 'Concern' Negara

Tercatat 80.000 Anak Main Judi "Online", Fahira Idris: Ini Harus Jadi "Concern" Negara

Nasional
Kasus Timah, Kejagung Buka Peluang Periksa Sandra Dewi Lagi

Kasus Timah, Kejagung Buka Peluang Periksa Sandra Dewi Lagi

Nasional
Litbang 'Kompas': Kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi 75,6, Angka Tertinggi Selama Periode Kedua

Litbang "Kompas": Kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi 75,6, Angka Tertinggi Selama Periode Kedua

Nasional
BMKG Rekayasa Cuaca agar Proyek IKN Tak Terganggu Hujan

BMKG Rekayasa Cuaca agar Proyek IKN Tak Terganggu Hujan

Nasional
Lihat Elektabilitas Ridwan Kamil Turun di Jakarta, Airlangga Minta Waktu Berpikir ke Parpol KIM

Lihat Elektabilitas Ridwan Kamil Turun di Jakarta, Airlangga Minta Waktu Berpikir ke Parpol KIM

Nasional
Pilkada Jakarta 2024: Replikasi Pilpres Mungkin Terjadi, Kemenangan Ditentukan di MK

Pilkada Jakarta 2024: Replikasi Pilpres Mungkin Terjadi, Kemenangan Ditentukan di MK

Nasional
Jaksa KPK Minta Sidang Tuntutan SYL dkk Ditunda, tetapi Ditolak Hakim

Jaksa KPK Minta Sidang Tuntutan SYL dkk Ditunda, tetapi Ditolak Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke