Wapres Minta Badan Publik Terbuka dengan Kritik dan Saran

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf di acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021 yang digelar secara virtual, Selasa (26/10/2021).

"Semua badan publik harus terbuka dengan kritik, saran, dan masukan dari masyarakat. Sikapilah kritik dengan santun, baik, beretika, dan bernorma sesuai ketentuan dan adab yang berlaku dalam negara yang demokratis," kata Ma'ruf.

Menurut Ma'ruf, Indonesia tegas menjamin hak warga negaranya untuk mendapatkan informasi sesuai amanat Pasal 28F UUD 1945 dan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hal ini berarti, negara, pemerintah, dan badan publik wajib terus menjaga kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara.

"Semua badan publik harus terus menggelorakan semangat keterbukaan dan akuntabilitas informasi yang bertujuan untuk membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat dalam mengukuhkan semangat bernegara dan berkebangsaan yang demokratis," ujar dia.

Ma'ruf juga berpesan agar badan publik harus menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Badan publik juga diharapkannya selalu berpedoman pada prinsip ketentuan dan tata cara yang berlaku dalam pemenuhan hak dan kewajiban atas informasi publik.

"Badan publik juga melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dapat merespons dengan cerdas, cepat, tepat, dan aman dalam penyediaan informasi publik dalam derasnya arus informasi pada era digital saat ini," kata dia.

Adapun bagi badan publik yang telah memperoleh kualifikasi sebagai badan publik yang "informatif", Ma'ruf meminta agar terus menjaga kinerja secara optimal dan mengembangkan kualitas pelayanan informasi publik yang semakin baik.

Sementara bagi badan publik yang masih memiliki kualifikasi "cukup informatif", "kurang informatif", dan bahkan "tidak informatif" Ma'ruf berpesan agar segera melakukan perbaikan dalam manajemen keterbukaan informasi publik.

"Terus diupayakan peningkatan aspek dan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, inovasi, serta partisipasinya ke dalam setiap aspek pelayanan informasi tata kelola pemerintahan kepada publik," ucap dia.