Pemerintah Sering Minta Hapus Konten ke Google, Ini Respons Kemenkominfo

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Dedy Permadi mengatakan, pihaknya menghormati penerbitan laporan transparansi Google terkait permintaan penghapus konten dari lembaga pemerintah dan pengadilan.

Dedy mengatakan, laporan tersebut menjadi bukti bagaimana peredaran konten yang melanggar aturan masih menjadi ancaman bagi pengguna internet di Indonesia.

"Kementerian Kominfo berterima kasih kepada seluruh platform digital termasuk Google yang selama ini telah kooperatif dalam melakukan pemutusan akses terhadap konten yang melanggar peraturan perundangan," kata Dedy saat dihubungi Kompas.com, Selasa (25/10/2021).

Dedy mengatakan, sesuai aturan perundang-undangan, pihaknya berwenang memerintahkan penyelenggara sistem elektronik memutuskan akses konten yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Ia mengatakan, pemutusan akses terhadap konten tersebut memiliki kriteria seperti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan meresahkan masyarakat, serta mengganggu ketertiban umum.

"Serta memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Lebih lanjut, Dedy mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kemampuan literasi dan kecakapan menggunakan platform agar semakin bijak dan semakin produktif dalam memanfaatkan internet.

Sebelumnya diberitakan, Google menyebutkan, perusahaannya mendapatkan permintaan secara berkala dari lembaga pemerintah dan pengadilan di seluruh dunia terkait penghapusan konten yang bersumber dari layanan Google, seperti Google Searching dan YouTube.

Google mengatakan, pihaknya meninjau dengan cermat, apakah konten yang menjadi subjek permintaan tersebut melanggar persyaratan hukum setempat tertentu.

"Karena kami menghargai akses ke informasi, kami berupaya meminimalkan penghapusan yang berlebihan jika memungkinkan dengan berupaya mempersempit cakupan permintaan pemerintah dan memastikan bahwa mereka diizinkan oleh undang-undang yang relevan," kata Vice President of Trust and Safety Google David Graff sebagaimana dikutip dari public policy Google, Senin (25/10/2021).

David mengatakan, selama lebih dari satu dekade, pihaknya menerbitkan laporan tentang permintaan penghapusan konten.

Laporan tersebut, kata dia, hanya mencakup permintaan dari lembaga pemerintah dan pengadilan.

Dalam laporan periode Januari-Juni 2021, Indonesia menempati posisi ke-10 sebagai negara dengan permintaan penghapusan konten tertinggi.

Berdasarkan data, tercatat ada 362 permintaan penghapusan konten dari lembaga pemerintah dan pengadilan

Rinciannya, 358 permintaan berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), 2 permintaan berdasarkan perintah pengadilan yang ditujukan kepada Google, dan 1 permintaan berdasarkan pengadilan kepada pihak ketiga dan 1 permintaan lainnya.

David mengatakan, seiring dengan peningkatan penggunaan layanan Google, permintaan lembaga pemerintah terkait penghapusan konten juga meningkat, baik dari sisi volume permintaan maupun jumlah butir konten secara individual.

"Laporan transparansi saat ini, dalam periode Januari hingga Juni 2021 merupakan volume tertinggi yang pernah kami lihat di kedua pengukuran hingga saat ini," ujarnya.

Lebih lanjut, David menambahkan, permintaan penghapusan konten dari pihak swasta dilaporkan secara terpisah di bawah sistem penghapusan konten yang ditetapkan oleh berbagai pemerintahan, seperti Digital Millennium Copyright Act (DMCA) di Amerika Serikat atau Hak untuk Dilupakan yang disertakan dalam Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) di Uni Eropa.