Ini 3 Kriteria Benda Sitaan yang Dapat Dilelang KPK Sejak Kasus dalam Penyidikan

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 105 Tahun 2021 tentang Lelang Benda Sitaan KPK yang diterbitkan Presiden Joko Widodo pada 12 Oktober 2021.

"Lelang benda sitaan dapat dilakukan dalam tahap penyidikan, penuntutan, atau perkara telah dilimpahkan ke pengadilan," demikian bunyi Pasal 3 PP Nomor 105 Tahun 2021 dilihat dari laman resmi Sekretariat Negara.

Pada Pasal 4 Ayat (1) PP disebutkan bahwa benda sitaan yang dapat dilelang sejak tahap penyidikan adalah yang setidaknya memenuhi 3 kriteria, yakni benda Iekas rusak, membahayakan, atau benda yang biaya penyimpanannya akan menjadi terlalu tinggi.

"Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan benda yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan/diperjualbelikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dikecualikan untuk dilelang," bunyi Pasal 4 Ayat (2) PP.

Lelang benda sitaan pada tahap penyidikan atau penuntutan dilakukan dengan persetujuan tersangka atau kuasanya.

Persetujuan tersebut diupayakan oleh penyidik atau penuntut umum dengan menyampaikan permintaan persetujuan secara tertulis kepada tersangka atau kuasanya melalui media elektronik atau nonelektronik.

Selanjutnya, tersangka atau kuasanya memberikan tanggapan paling lama 3 hari sejak menerima permintaan persetujuan.

Apabila tersangka atau kuasanya memberikan tanggapan yang isinya menyetujui atau tidak memberikan tanggapan, penyidik atau penuntut umum dapat melanjutkan proses lelang benda.

Jika tersangka atau kuasanya memberikan tanggapan yang isinya menolak, penyidik atau penuntut umum tetap dapat melanjutkan proses lelang benda sitaan berdasarkan kewenangan dan pertimbangan penyidik atau penuntut umum.

Namun demikian, penyidik atau penuntut umum wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada tersangka atau kuasanya paling lambat 7 hari terhitung sejak diterimanya surat jawaban dari tersangka atau kuasanya.

"Lelang benda sitaan pada tahap perkara telah dilimpahkan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan izin dari majelis hakim yang menyidangkan perkaranya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi Pasal 7 PP.

PP juga menyebutkan bahwa pelaksanaan lelang benda sitaan dapat disaksikan oleh tersangka, terdakwa, atau kuasanya.

Namun, jika tersangka, terdakwa, atau kuasanya tidak hadir, maka lelang benda sitaan tetap dapat dilanjutkan.

"Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, benda sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah mendapatkan penetapan jadwal pelaksanaan lelang oleh kepala Kantor Lelang Negara sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lelang," demikian Pasal 21 PP.

Adapun PP Nomor 105 Tahun 2021 diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly pada 12 Oktober 2021 dan mulai berlaku pada tanggal yang sama.