Zulkifli Hasan: Harusnya Menag Berpikir untuk Bangsa, Bukan Golongan

Zulkifli mengatakan, semua pejabat negara semestinya mengedepankan pikiran kebangsaan dalam bertugas.

“Sebagai pembantu presiden, pikirannya harus pikiran kebangsaan, harus untuk bangsa, bukan golongan tertentu," kata Zulkifli dalam siaran pers, Senin (25/10/2021).

Wakil ketua MPR itu menyebut, dari mana pun latar belakang seorang pejabat negara, ketika sudah bekerja dan mengabdi untuk negara, pikirannya harus tentang bangsa dan negara, atau bukan mementingkan golongannya lagi.

"Apalagi, menteri itu pembantu presiden, mewakili pikiran presiden juga. Harusnya berpikir bangsa," ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu.

Lebih lanjut, Zulhas menilai, argumen Yaqut yang menyebutkan bahwa Kemenag didirikan karena peran NU sebagai juru damai pasca-pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta juga tidak beralasan.

Menurut Zulhas, hal itu berbahaya dan dapat memunculkan tafsir sejarah yang keliru. Sebab, kata Zulhas, banyak ulama dari berbagai organisasi dan kelompok yang berperan saat itu.

"Apalagi mengatakan bahwa Kemenag merupakan hadiah negara untuk NU secara spesifik, bukan untuk umat Islam. Ini keliru. Perlu diluruskan," kata Zulhas.

Ia berpandangan, Kemenag semestinya menjadi instrumen negara untuk mengayomi dan memastikan kehidupan beragama di Indonesia berjalan baik.

“Bahkan kalau menyebut Kemenag didirikan untuk umat Islam saja itu keliru jika dilihat dari pikiran kebangsaan. Apalagi mengatakan bahwa Kemenag spesifik didirikan sebagai hadiah untuk NU,” ujar dia.

Menag Yaqut sebelumnya menyatakan bahwa Kemenag merupakan hadiah khusus dari negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum.

Hal itu disampaikan Yaqut saat memberikan sambutan di webinar bertajuk Santri Membangun Negeri dalam Sudut Pandang Politik, Ekonomi, Budaya, dan Revolusi Teknologi yang ditayangkan di kanal YouTube TVNU, Rabu (20/10/2021).

Yaqut mengatakan, salah satu stafnya berpendapat bahwa Kemenag merupakan hadiah dari negara untuk Umat Islam di Indonesia.

"Karena waktu itu kan perdebatannya bergeser ke kementerian ini adalah kementerian semua agama, melindungi semua umat beragama. Ada yang tidak setuju, kementerian ini harus kementerian Agama Islam, karena kementerian agama adalah hadiah negara untuk umat Islam," kata Yaqut.

"Saya bilang bukan. Kementerian Agama adalah hadiah negara untuk NU (Nahdlatul Ulama). bukan untuk umat Islam secara umum, spesifik NU. Jadi wajar kalo sekarang NU memanfaatkan banyak peluang di Kemenag untuk NU," ucap dia.