Jokowi Dinilai Cukup Pragmatis dalam Tangani Polarisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Politik Internasional UPH Aleksius Jemadu menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) cukup pragmatis dalam menangani polarisasi di Indonesia yang sempat terjadi.

Hal tersebut disampaikan menyusul pujian dari profesor di National University of Singapore (NUS) Kishore Mahbubani tentang kepemimpinan Jokowi dalam menangani polarisasi dan membandingkannya dengan yang terjadi di Amerika Serikat.

"Saya kira Jokowi cukup pragmatis untuk mengatakan saya butuh kestabilan dulu, saya rangkul semua elemen-elemen bangsa termasuk lawan politik, dan kelihatanya sedikit berjalan," kata Alek di acara diskusi Crosscheck dengan tema 2 Tahun Jokowi Ma'ruf Di Luar Dipuji, Di Dalam Dicaci secara virtual, Minggu (24/10/2021).

Menurut dia, yang dibutuhkan Presiden dalam memimpin negara adalah kestabilan. Pasalnya, apapun program pemerintah tidak akan berjalan dengan baik jika situasi tidak stabil.

Salah satu upaya Jokowi dalam merangkul lawan politiknya yakni dengan mengajak pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menjadi rival Jokowi-Ma'ruf dalam pilpres lalu, sebagai menteri dalam kabinet besutannya.

Prabowo ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan, sedangkan Sandiaga sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

"Sementara dalam politik AS, polarisasi itu masih akan terus dibawa. Warisan dari Donald Trump masih akan berpengaruh di pemilihan presiden berikutnya," kata dia.

"Untuk Jokowi, sepanjang stabil, setidaknya dalam 5 tahun pertama berjalan bagus dan 2 tahun ini sudah stabil juga, dan para pemimpin nasional akur, rakyat merasakan kalau itu suatu yang baik untuk bangsa ini," lanjut Alek.

Sebelumnya diberitakan, Profesor di NUS Kishore Mahbubani mengatakan, Presiden Jokowi merupakan sosok pemimpin negara yang genius.

Artikel yang diterbitkan pada 6 Oktober lalu itu menceritakan capaian Jokowi selama menjadi Presiden Indonesia.

Poin penting yang disampaikan Kishore adalah Jokowi mampu menjaga stabilitas politik bahkan menyatu dengan lawan politiknya.

"Ketika beberapa negara demokrasi besar memilih penipu sebagai pemimpin politik mereka, keberhasilan Presiden Joko Widodo layak mendapat pengakuan dan penghargaan yang lebih luas," demikian salah satu kutipan tulisan Mahbubani dalam artikel tersebut.