Adapun penilaian tersebut disampaikannya berdasarkan sejumlah kasus pembungkaman aspirasi masyarakat yang mengkritik jalannya pemerintahan.
"Saat ini pemerintah cenderung mengangkat sebagian tapi menjatuhkan sebagian. Kemudian dalam beberapa konteks cenderung represif, beberapa organisasi dibuat terlarang, beberapa tokoh ditangkap," kata Ridho saat ditemui di Kantor DPP Partai Ummat, Jakarta, Jumat (22/10/2021).
Menurut dia, kualitas demokrasi yang kian menurun itu dikarenakan kepentingan koalisi partai politik.
Akibatnya, kata dia, kebijakan pemerintah sekarang terkesan tidak efisien dan tidak pro rakyat.
"Atmosfer oligarki semakin kental. Kita melihat ini semua karakteristik dari low politics atau politik kualitas rendah," tutur dia.
Berkaca kondisi demokrasi sekarang, Ridho khawatir Indonesia akan sulit menegakan keadilan, baik dalam berdemokrasi maupun hukum.
"Sulit bagi kita untuk melakukan rekonstruksi masyarakat. Sulit bagi kita untuk melakukan semua tujuan kita untuk menegakan keadilan. Itu situasi politik kita saat ini, alam demorasi dan hukum kita," jelasnya.
Diketahui, pemerintahan Presiden Jokowi telah berlangsung selama tujuh tahun sejak masa kepemimpinannya periode pertama pada 2014. Ada sejumlah dinamika yang mewarnai jalannya pemerintahan Jokowi.
Salah satu yang disoroti publik adalah praktik pembungkaman aspirasi masyarakat yang masih terjadi hingga kini.
https://nasional.kompas.com/read/2021/10/22/19470611/partai-ummat-kritik-7-tahun-pemerintahan-jokowi-cenderung-represif-oligarki