Salin Artikel

Menag: Tak Ada Radikalisme di Pesantren, Catat Itu!

"Tidak ada radikalisme di pesantren. Catat itu," kata Yaqut selepas menghadiri peringatan Hari Santri Nasional di Istana Negara, Jakarta, Jumat (22/10/2021).

"Saya memberi jaminan bahwa pesantren tidak ada yang mengajarkan radikalisme," kata dia.

Yaqut menegaskan, pesantren mengajarkan ilmu-ilmu agama yang sangat moderat.

Jika ada lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu radikal tetapi menamakan diri sebagai pesantren, kata dia, lembaga tersebut tidak dapat disebut sebagai pesantren.

"Jadi kalau ada pesantren mengajarkan radikalisme itu pesantren quote and quote itu, itu harus dilihat dulu benar pesantren enggak karena definisi pesantren itu kan jelas," ujar dia.

Yaqut mengatakan, di pesantren, para santri tidak hanya mendapat pendidikan ilmu pengetahuan, tetapi juga akhlak dan karakter.

Ia menyebutkan bahwa pesantren merupakan tempat yang paling aman untuk melokalisasi anak karena bisa memperoleh ini pendidikan budi pekerti.

Yaqut menilai wajar apabila ada 1-2 santri yang nakal. Hal itu tidak hanya biasa ditemui di pesantren, tetapi juga sekolah umum lainnya.

Namun demikian, menurut Yaqut, kenakalan santri di satu atau dua pesantren tidak bisa digeneralisasi.

"Santri di Indonesia itu jutaan, kalau hanya ada 1-2 yang nakal ya wajar, anak-anak. Itu sebenarnya di sekolah-sekolah lain juga begitu," kata Yaqut.

"Jadi apa yang terjadi di 1-2 anak itu tidak bisa kemudian digeneralisir itu terjadi di semua pesantren," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/22/11364751/menag-tak-ada-radikalisme-di-pesantren-catat-itu

Terkini Lainnya

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke