Upaya Pembungkaman Aspirasi dalam 2 Tahun Pemerintahan Tahun Jokowi-Ma'ruf, Mural Dihapus hingga Pembentang Poster Ditangkap

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin genap berusia dua tahun pada Rabu (20/10/2021).

Jalannya pemerintahan pun tidak terlepas dari kritik dan masukan dari masyarakat. Hanya saja, tak jarang justru kritik yang disampaikan masyarakat justru terkesan dibungkam.

Beberapa pembungkaman pun bahkan cukup menyita perhatian publik, berikut di antaranya:

Mural Jokowi '404 Not Found'

Masih lekat dalam ingatan, ketika mural dengan gambar mirip wajah Presiden Jokowi di Batu Ceper, Kota Tangerang ramai diperbincangkan, pertengahan Agustus 2021.

Mural itu dilengkapi dengan tambahan tulisan '404 Not Found' yang menutupi wajah pada gambar tersebut.

Belakangan, keberadaan mural itu ramai setelah aparat kepolisian dan TNI menghapus gambar dengan menimpanya menggunakan cat berwarna hitam.

Kasubbag Humas Polres Tangerang Kota, Kompol Abdul Rachim mengatakan, mural dihapus lantaran dinilai melecehkan presiden.

Tak hanya menghapus, polisi juga memburu siapa pelaku pembuat mural Jokowi '404 Not Found'.

Setelah berita ramai, Jokowi meminta aparat kepolisian agar tak berlebihan dalam menanggapi kritik.

“Saya minta agar jangan terlalu berlebihan. Wong saya baca kok isi posternya. Biasa saja. Lebih dari itu saya sudah biasa dihina," kata Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/9/2021), dilansir dari Kompas.TV.

Jokowi juga mengaku sudah menegur Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait sejumlah mural berisi kritik ke pemerintah. Ia tak ingin aparat bertindak reaktif terhadap seni kritik itu.

Hendak bentangkan poster, 10 mahasiswa UNS ditangkap

Satu bulan berselang peristiwa mural dihapus, pembungkaman terhadap kritik pemerintah justru masih terjadi.

Tepatnya, pada Senin (13/9/2021), 10 mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Jawa Tengah ditangkap aparat kepolisian lantaran hendak membentangkan poster saat Presiden Jokowi berkunjung ke kampusnya.

Sebelum spanduk dibentangkan, para mahasiswa itu sudah diantisipasi oleh pihak kepolisian. Tak sampai situ, polisi juga melakukan sweeping depan kampus UNS dan menggeledah tas sejumlah mahasiswa.

"Teman-teman kami ditangkap. Sekitar tujuh orang, dan sepertinya masih nambah lagi," ucap Presiden BEM UNS, Zakky Musthofa.

Zakky mengatakan bahwa tulisan dalam poster itu tidak ada unsur untuk menghina Presiden Jokowi. Melainkan, berisi keinginan mahasiswa agar Jokowi membenahi sejumlah isu nasional yang menurut mereka perlu dibenahi.

"Isinya dengan kata-kata yang sopan, misalnya Jokowi tolong benahi KPK," jelas Zakky.

Kabar ditangkapnya 10 mahasiswa itu terlanjur mengemuka. Pihak Istana Kepresidenan pun angkat bicara.

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini menilai, diamankannya para mahasiswa itu tentu sudah melalui perhitungan dari aparat keamanan di lapangan.

"Soal di lapangan, tentunya aparat keamanan sudah punya berbagai standar dalam pengamanan. Apalagi, ini pandemi," ujar Faldo saat dikonfirmasi pada Senin (13/9/2021).

"Aparat tentu sudah punya berbagai perhitungan untuk melakukan tindakan preventif. Presiden datang saja sudah berpotensi besar mengakibatkan kerumunan, apalagi ditambah aksi demonstrasi," tegasnya.

Namun, ia menegaskan bahwa Jokowi tidak akan merasa tersinggung dengan kritik dan saran dari mahasiswa.

Peternak di Blitar

Masih di bulan yang sama, tepatnya Selasa (7/9/2021), seorang peternak ayam petelur diamankan aparat kepolisian usai berhasil membentangkan poster beberapa detik ke arah Presiden Jokowi saat berkunjung ke Blitar.

Peternak ayam petelur dari Desa Suruhwadang, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar itu harus menjalani pemeriksaan polisi selama lebih dari 3 jam.

Pria berusia 49 tahun itu dibawa ke kantor polisi karena membentangkan poster berbunyi 'Pak Jokowi Tolong Bantu Peternak Beli Jagung dengan Harga Wajar'.

Saat itu, pihak kepolisian menggunakan inisial S kepada seorang peternak yang diamankan. Diketahui kemudian, pria tersebut bernama Suroto.

Berdasarkan keterangan Suroto, penyidik kepolisian mengajukan cukup banyak pertanyaan mulai dari tempat menuliskan poster hingga tujuan membentangkan poster ke arah Presiden.

"Kalau interogasinya saja mungkin sekitar dua jam, termasuk proses saya menandatangani tiga salinan berkas BAP (berita acara pemeriksaan)," ujar dia, saat ditemui Kompas.com, Kamis (16/9/2021).

Meski langsung dipulangkan malam setelah kejadian, Suroto tetap merasa ketakutan akan dijemput polisi kembali.

Nasib baik masih menghampiri Suroto. Pada Rabu (15/9/2021), dia diundang pihak Istana untuk bertemu Presiden Jokowi.

Dalam pertemuan antara dirinya dan Presiden, kata Suroto, Jokowi justru berterima kasih atas aksinya membentangkan poster.

"Kalau ndak ada kamu yang membentangkan poster, saya ndak akan tahu kondisi di bawah karena laporan anak buahnya ndak sampai ke atas," kata Suroto mengingat percakapannya dengan Jokowi.

Banyak kebebasan ekspresi dibungkam

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat, sejak Januari hingga September 2021, ada 26 kasus upaya pembungkaman atau pembatasan kebebasan berekspresi di Indonesia.

Peneliti Kontras Rivanlee Anandar menuturkan, 11 kasus pembungkaman dilakukan dengan cara menghapus mural, delapan kasus penangkapan dengan menggunakan Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kemudian sisanya, terkait dengan perburuan pelaku dokumentasi, persekusi, pembuatan konten, hingga penangkapan kritik terhadap kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sampai penangkapan beberapa pembentang poster.

"Perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat di muka umum dapat mendukung pengawasan, kritik, dan saran atas penyelenggaraan pemerintahan," ujar Rivan dalam keterangan tertulis, Selasa (14/9/2021).

Namun, Rivan berpendapat, hal tersebut justru bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi di masa pemerintahan sekarang.

Menurut dia, pemerintah cenderung berupaya membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat.

"Pembatasan kebebasan berekspresi yang belakangan hadir justru menunjukan bahwa negara tak lagi setia pada demokrasi, melainkan menunjukan gejala otoritarianisme," tuturnya.