Salin Artikel

Pengamat: Kasus Korupsi 4 Kader Golkar Tak Pengaruhi Elektabilitas, Publik Cepat Lupa

Adi berpandangan, kasus korupsi yang menimpa kader partai hanya memberikan sentimen negatif untuk sesaat dan akan cepat dilupakan oleh publik.

"Kalau bicara tentang elektabilitas saya kira tidak ada pengaruh yang signifikan ya, paling cuma sentimen negatif sesaat yang kemudian publik cepat lupa dengan apa yang dilakukan oleh partai yang kadernya terjaring kasus korupsi," kata Adi saat dihubungi, Kamis (21/10/2021).

Adi menuturkan, survei pun membuktikan bahwa elektabilitas Partai Golkar selalu berada di posisi tiga besar, menandakan isu korupsi tidak menjadi pertimbangan publik dalam memilih partai.

Menurut dia, dalam menentukan pilihan pada pemilu, publik lebih banyak mempertimbangkan hal-hal yang dilakukan partai saat menjelang pemilu.

"Itu paradoksnya pemilih kita, di satu sisi banyak menghujat kader partai yang kena kasus korupsi, tetapi mereka tidak pernah memberikan hukuman," kata Adi.

Di sisi lain, menurut Adi, Partai Golkar memang memiliki pengalaman dalam menangani isu-isu yang merugikan partai tersebut, contohnya pada Pemilu 2004 Golkar tetap keluar jadi pemenang meski partai itu lekat dengan stigma Orde Baru yang baru runtuh.

"Itu artinya Golkar pandai menggunakan sentimen politik publik yang memorinya pendek dan memang penentu akhirnya adalah permainan di akhir," ujar Adi.

Adi mengatakan, situasi ini tidak hanya berlaku bagi Golkar tetapi juga partai-partai lainnya karena PDI-P dan Gerindra yang sejumlah kadernya sempat terseret kasus korupsi pun elektabilitasnya tetap bertengger di posisi tiga besar.

Menurut Adi, situasi berbeda dialami Partai Demokrat yang perolehan suaranya turun drastis pada Pemilu 2014 setelah partai tersebut diterpa berbagai kasus korupsi.

Adi berpandangan, Demokrat memiliki nasib berbeda karena kader-kader Demokrat yang terjerat kasus korupsi merupakan elite-elite partai seperti mantan Ketua Umum Demokrat, Anas Urbaningrum dan mantan Bendahara Umum Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

"Itu kan korupsi berjemaah yang dilakukan elite-elite kunci yang ada di Demokrat saat itu makanya langsung dihukum rakyat. Nah kalau cuma yang terjaring kasus korupsi itu satu anggota dewan, satu kepala daerah, tendangan hukuman publik itu tidak terasa," kata Adi.

Terdapat empat kader Golkar yang terjerat kasus korupsi dalam kurun waktu satu bulan terakhir yakni Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin, dan Bupati Kuantan Singingi Andi Putra.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/21/13514171/pengamat-kasus-korupsi-4-kader-golkar-tak-pengaruhi-elektabilitas-publik

Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke