Kepala LAN Tekankan Pentingnya Pemerintahan yang Kolaboratif

KOMPAS.com – Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto mengatakan, pandemi Covid-19 telah membuat agenda prioritas pemerintah tidak berjalan mulus.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, kata dia, dibutuhkan pemerintahan yang kolaboratif guna menyelaraskan unsur pentahelix, yakni pemerintah, akademis, praktisi, media, dan komunitas masyarakat.

“Melalui tindakan kolaboratif ini diharapkan Indonesia mampu melalui krisis di masa pandemi saat ini,” jelasnya.

Dia mengatakan itu dalam acara The 3rd International Conference on Governance, Public Administration, and Social Science (ICoGPASS) bertema “Transforming Post Covid-19 Governance in Dynamic Society: Inclusivity, Accountability, Sustainability, Digitalization", Senin (18/10/2021).

Adi menjelaskan, reformasi tata kelola selepas pandemi Covid-19 harus beradaptasi dengan era pemerintahan kolaboratif, yaitu proses dan struktur pengambilan keputusan dan pengelolaan kebijakan publik yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Pemerintahan ini secara konstruktif melintasi batas-batas lembaga publik, tingkat pemerintahan, atau publik dan swasta untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Perlu diketahui, pemerintah telah menetapkan lima agenda prioritas 2019-2024, yaitu percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia (SDM), percepatan investasi, pengelolaan reformasi birokrasi yang responsif melayani publik, serta pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk kesejahteraan masyarakat.

“Namun target tersebut tidak dapat berjalan mulus dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda Tanah Air, sehingga menyebabkan rencana pemerintah mengalami hambatan di berbagai aspek,” sebutnya.

Pada aspek keuangan, jelasnya, selama pandemi Covid-19 terdapat penyesuaian anggaran yang mempengaruhi realisasi kegiatan kementerian atau lembaga.

Adi menyebutkan, hal tersebut dikarenakan pemerintah tengah berfokus pada penanganan kesehatan dan perekonomian di masa pandemi saat ini.

“Maka, di sinilah peran pemimpin transaksional dalam menghadapi segala perubahan yang terjadi,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Presiden Indonesian Association for Public Administrator (IAPA) Agus Pramusinto menambahkan, pemerintah perlu mendorong peningkatan kapasitas SDM aparatur serta digitalisasi dalam meningkatkan pelayanan publik di masa kenormalan baru.

“Untuk mengurangi pelayanan tatap muka dan dialihkan kepada pemanfaatan teknologi informasi, maka inovasi dan terobosan terkait digitalisasi birokrasi penting dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih berkualitas,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA) LAN Jakarta Nurliah Nurdin mengatakan, diskusi ilmiah internasional pada ICoGPASS III ini berfokus pada proses governansi pascapandemi dengan mempertemukan para akademisi di bidang administrasi dan ilmu sosial.

“Diharapkan melalui kegiatan ini dapat memberikan sumbang pemikiran yang dapat mempercepat adaptasi governance setelah pandemi,” tandasnya.

Kegiatan The 3rd ICoGPASS ini mengundang beberapa narasumber internasional, antara lain General of the Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA) Philippines Alex Brillantes, Jr, Dekan University Utara Malaysia Ahmad Murtadha M, Director of Female Campus Islamic University Uganda Nabukeera Madinah S, dan Chief Director of the Public Policy Future Institute (PPFI) Korea Selatan Young Hoon Ahn.

Selain itu, parallel section yang dibagi menjadi 23 room ini berisi paparan hasil penelitian yang mengusung tema akuntabilitas, inklusif, digitalisasi, dan keberlanjutan. Lebih dari 200 hasil penelitian dipaparkan dalam kegiatan ini.