Salin Artikel

Saat Soeharto Tolak Gelar Doktor Honoris Causa dari UI...

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden kedua RI Soeharto pernah menolak pemberian gelar doktor honoris causa yang akan diberikan oleh Universitas Indonesia (UI).

Dikutip dari Harian Kompas yang terbit pada 1 Agustus 1975, kala itu Pimpinan UI datang menemui Soeharto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 30 Juli 1975.

Kedatangan mereka ke kantor Soeharto yang saat itu terletak di Gedung Bina Graha mulanya bermaksud menyampaikan kepada Presiden bahwa UI akan menganugerahkan gelar doktor honoris causa kepada Wakil Presiden kedua RI Mohammad Hatta dan juga Soeharto.

Mereka yang menghadap Soeharto ketika itu ialah Rektor UI Mahar Mardjono, Dekan Fakultas Kedokteran UI Djamaluddin, Dekan Fakultas Psikologi UI Fuad Hasan, Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Miriam Budiardjo, serta Pembantu Rektor bidang Mahasiswa Slamet Iman Santoso serta Sri Edi Swasono.

Namun, dalam pertemuan tersebut, Soeharto menolak secara halus. Mulanya ia menyampaikan terima kasih kepada para pimpinan UI yang menghadapnya atas rencanan pemberian gelar doktor honoris causa.

Usai menyampaikan rasa terima kasih, Soeharto menyatakan saat itu bukan waktu yang tepat bagi UI untuk menganugerahinya gelar doktor honoris causa.

"Presiden menyatakan sebaiknya pelaksanaan pemberian penghargaan itu dilakukan oleh UI pada waktu yang tepat di kemudian hari," demikian pernyataan Soeharto dikutip dari berita Harian Kompas.

Pada akhirnya UI hanya memberikan gelar doktor honoris causa bidang ilmu hukum konstitusi kepada Bung Hatta. Gelar tersebut dianugerahkan kepada Bung Hatta pada 30 Agustus 1975.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/15/19321411/saat-soeharto-tolak-gelar-doktor-honoris-causa-dari-ui

Terkini Lainnya

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke