Langkah Pemerintah Maksimalkan Penanganan Covid-19 Jelang Natal dan Tahun Baru

KOMPAS.com – Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, saat ini pemerintah terus berupaya mempertahankan kasus Covid-19 yang sudah terkendali.

“Salah satunya adalah menyusun strategi lintas kementerian dan lembaga untuk mengantisipasi lonjakan kasus menjelang Libur Natal dan Tahun Baru,” terang Wiku, dikutip dari keterangan pers resminya, Jumat (15/10/2021).

Ia berharap strategi tersebut dapat menjadi dasar kebijakan efektif dan inklusif melalui penekanan pada prinsip pelonggaran aktivitas.

“Tentunya dengan diikuti pengendalian lapangan yang tepat,” imbuhnya.

Di samping itu, kata dia, pemerintah juga sedang gencar meningkatkan laju vaksinasi untuk lanjut usia (lansia) dan anak-anak, terutama di wilayah aglomerasi dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

“Pemerintah juga menerapkan skrining berlapis terhadap pelaku perjalanan internasional serta memberikan pengawasan kegiatan dan edukasi terhadap masyarakat mengenai penerapan protokol kesehatan (prokes),” jelas dia.

Adapun prokes yang dimaksud yakni, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama (6M).

Tak hanya itu, pemerintah juga masih terus menjalankan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) karena dinilai efektif dalam menekan munculnya kasus-kasus baru, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru 2022.

“Masyarakat diminta untuk memenuhi kebijakan pemerintah dan kepada pemerintah daerah (pemda) dimohon untuk mengawasi dan mengendalikan mobilitas yang dilakukan masyarakat, sehingga peningkatan kasus dapat dicegah,” pinta Wiku.

Buka pintu masuk wisatawan

Sebagaimana diketahui bersama, pemerintah sudah resmi membuka pintu masuk bagi 19 negara berdasarkan perkembangan kasus Covid-19.

Hal itu didasarkan pada pertimbangan kasus terkini, yakni jumlah konfirmasi di bawah atau sama dengan 50 kasus per 100.000 penduduk dengan positivity rate rendah atau kurang dari lima persen.

Wiku menjelaskan, pemerintah bahkan melakukan perjanjian dengan negara-negara lain untuk melakukan travel corridor arrangement.

“Masuknya wisatawan asing ke Indonesia hanya diperbolehkan dari Bandar Udara Provinsi Bali dan Kepulauan Riau saja untuk berwisata,” tutur dia.

Dua provinsi tersebut dipilih karena menjalankan simulasi prokes di bidang pariwisata untuk turis asing.

Adapun untuk pengawasan mobilitas domestik, kata Wiku, pelaksanaannya akan diserahkan kepada daerah penyelenggara simulasi serta daerah penyangga.

“Setiap daerah harus mengawasi pergerakan wisatawan yang didasarkan pada kebijakan dan kondisi masing-masing,” tuturnya.