Dilantik Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati Punya Kekayaaan Rp 214 Miliar

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 31 Desember 2020, Megawati tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 214.615.259.039.

Dalam LHKPN-nya, ketua umum PDI Perjuangan itu melaporkan memiliki 29 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di DKI Jakarta, Pandeglang, Denpasar, Bogor, Bandung, dan Cianjur senilai total Rp 201.456.572.000.

Selanjutnya, Megawati juga tercatat memiliki 15 unit kendaraan bermotor dengan nilai total Rp 3.701.095.455.

Beberapa kendaraan milik Megawati dengan nilai tertinggi antara lain mobil Mitsubishi Eclipse Cross tahun 2019 senilai Rp 379.050.000, mobil BMW Sedan tahun 2003 senilai Rp 715 juta, dan mobil Range Rover Jeep tahun 2003 senilai Rp 625 juta.

Selanjutnya, Megawati tercatat memiliki harta bergerak lain senilai Rp 1.908.750.000, surat berharga senilai Rp 581,5 juta, serta kas dan setara kas senilai Rp 6.967.341.584.

Selain Megawati, ada sembilan orang lain yang ditetapkan sebagai Dewan Pengarah BRIN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dilantik menjadi Wakil Ketua Dewan Pengarah.

Kemudian, Sudhamek Agung Waspodo Soenjoto sebagai Sekretaris Dewan Pengarah. Selanjutnya, enam orang ditetapkan sebagai anggota, yakni Emil Salim, I Gede Wenten, Bambang Kesowo, Adi Utarini, Marsudi Wahyu Kisworo, dan Tri Mumpuni.

Di hadapan Presiden, 10 anggota Dewan Pengarah BRIN mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu Kepala Negara.

"Bahwa saya akan setia kepada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara."

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawabn" demikian bunyi sumpah jabatan yang diucapkan.

Pada Pasal 6 Perpres Nomor 33 Tahun 2021, disebutkan bahwa Dewan Pengarah BRIN mempunyai tugas memberikan arahan kepada Kepala BRIN dalam merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.