Megawati Akan Jadi Ketua Dewan Pengarah, BRIN Diharapkan Tetap Profesional

"Catatan yang paling penting itu tentu ketika misalkan posisinya ada orang partai, termasuk Bu Mega di situ, tentu ketika membuat atau menghasilkan kebijakan tetap menjaga nilai-nilai profesional, independensi, terus kebijakan yang berbasiskan bukti," kata Aditya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (13/10/2021).

"Bukan preferensi-preferensi politik yang tanpa ada dasarnya. itu menurut saya yang harus dihindari," kata Aditya melanjutkan.

Aditya berpandangan, ketentuan yang mengatur bahwa ketua Dewan Pengarah BRIN merupakan ex officio ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi (BPIP) merupakan upaya pemerintah menyinkronkan hasil-hasil penelitian dengan ideologi Pancasila maupun kebijakan pemerintah.

Ia mengingatkan, BRIN memiliki output kebijakan untuk diterapkan oleh pemerintah, berbeda dengan lembaga riset lain yang kegiatannya murni riset secara akademik.

Oleh sebab itu, menurut Aditya, penting bagi pemerintah hasil riset maupun kebijakan yang dihasilkan oleh BRIN sesuai dengan garis yang telah ditetapkan.

"Arahnya itu yang diinginkan pemerintah untuk bikin inline, satu garis gitu ya, antara kebijakan ilmu pengetahuan, yang beragam macam-macam itu dengan arah kebijakan pemerintah satu arah, satu garis," kata dia.

Kendati demikian, Aditya mengakui pendekatan seperti itu dapat memunculkan perdebatan di tengah publik karena ada pandangan bahwa ilmuan semestinya bersikap netral terhadap politik.

"Yang diinginkan oleh ilmuwan adalah kebijakan yang sejalan dengan bukti/hasil riset, bukan demi kepentingan pribadi/kelompok. Ini yang menurut saya,publik masih sulit menerima kondisi pembentukan BRIN yang sarat dengan kepentingan parpol tertentu," kata Aditya.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo akan melantik Dewan Pengarah BRIN, Rabu siang ini. Salah satu yang akan dilantik adalah Megawati selaku ketua Dewan Pengarah BRIN.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang BRIN, dijelaskan bahwa jabatan ketua Dewan Pengarah BRIN diisi oleh Dewan Pengarah BPIP secara ex-officio.

Adapun susunan Dewan Pengarah BRIN terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota.

"Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara ex-officio berasal dari unsur Dewan Pengarah badan yang menyelenggarakan pembinaan ideologi Pancasila," demikian bunyi Pasal 7 Ayat (2) Perpres.

Pada Pasal 6 perpres yang sama, disebutkan bahwa Dewan Pengarah BRIN mempunyai tugas memberikan arahan kepada Kepala BRIN dalam merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.