Demokrat Berharap Tak Ada Konflik Kepentingan dalam Pemilihan Calon Anggota KPU dan Bawaslu

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani berharap tidak ada konflilk kepentingan dalam pemilihan calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI periode 2022-2027.

Hal ini ia sampaikan terkait terpilihnya 11 orang tim seleksi yang diketuai Deputi IV Kantor Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro.

"Kami memberi kepercayaan kepada tim yang telah terbentuk. Kita berharap, tentunya tak ada conflict of interest," kata Kamhar, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (12/10/2021).

Kamhar mengatakan, agar terhindar dari konflik kepentingan tersebut, maka diperlukan pengawasan dari seluruh elemen demokrasi. Pengawasan diperlukan agar tim berjalan pada jalur yang benar.

Ia mengingatkan, kerja panitia seleksi adalah kerja tim, bukan kerja individual atau perorangan.

"Karenanya, akan ada mekanisme kontrol dalam tim yang terbentuk," ucapnya.

Kamhar berpandangan, dari nama-nama yang ada pada tim seleksi, banyak tokoh yang rekam jejak dan kredibilitasnya telah teruji serta terjaga.

Menurut dia, nama-nama dalam tim seleksi tersebut memiliki integritas. Karenanya, banyak harapan dan kepercayaan yang besar kepada tim seleksi itu.

"Ini amanah yang sangat penting bagi mereka yang akan berkontribusi nyata pada penentuan derajat dan kualitas demokrasi Indonesia ke depan. Ini tugas yang berat, tetapi mulia untuk merekrut para calon-calon penyelenggara pemilu yang profesional, kredibel dan imparsial yang selanjutnya akan dipilih oleh DPR," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengumumkan 11 anggota tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu RI periode 2022-2027.

Pengumuman tersebut dilakukan setelah Tito mendapat Keputusan Presiden (Keppres) tentang tim seleksi yang ditandatangani pada 8 Oktober 2021.

Adapun tim seleksi tersebut terdiri dari perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Wakil Menteri Hukum dan HAM hingga mantan Komisioner KPU.

Selain Juri, ada pula Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) periode 2020-2024 Edward Omar Sharif Hiariej dan Direktur Jenderal Politik Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.