Wapres Akui Respons Pemerintah di Bidang Hukum Sering Terlambat

Utamanya, kata dia, dalam mengantisipasi tuntutan situasi yang kerap kali berubah dan berkembang dengan cepat.

Termasuk situasi kedaruratan seperti pandemi Covid-19 seperti saat ini.

"Berdasarkan pengalaman selama ini, respons kita di bidang hukum sering kali terlambat mengantisipasi tuntutan situasi yang berkembang secara cepat, termasuk situasi kedaruratan," ujar Ma'ruf acara peringatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Tahun 2021, yang digelar Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Selasa (12/10/2021).

Menurut Ma'ruf, sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi dalam proses penyusunan, analisis, harmonisasi, dan evaluasi peraturan perundang-undangan di Indonesia, Kemenkumham agar mempertimbangkan mengadopsi konsep rukhsah atau kedaruratan.

Konsep rukhsah dalam Islam, kata dia, berarti keringanan yang diberikan Allah SWT dalam menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan karena alasan-alasan tertentu.

Misalnya saat ada wabah penyakit, hujan lebat atau banjir, atau kondisi kesehatan seseorang.

Tujuannya agar umat Islam dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya tanpa terbebani atau terkena sanksi saat menghadapi suatu kendala.

"Dalam konsep penyusunan perundangan ini, agar legislasi dan regulasi lebih antisipatif serta lebih siap dalam menghadapi suatu situasi krisis di masa yang akan datang," kata dia.

Di samping itu, Ma'ruf juga mengharapkan Kemenkumham lebih proaktif melakukan reformasi di bidang legislasi dan regulasi yang diperlukan sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Ma'ruf mengatakan, salah satu prioritas dalam hal ini adalah mendorong agar para pelaku usaha terutama usaha mikro kecil menengah (UMKM) terus tumbuh dalam era disruspi dan kompetisi ini.

"Karena UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional dan menyediakan lapangan kerja secara signifikan," ucap dia.