Salin Artikel

Klaster Atlet PON, Epidemiolog: Pemerintah Harus Evaluasi Penyelenggaraan PON XX Papua

Hal tersebut menyusul ditemukannya kasus Covid-19 yang menyebabkan terbentuknya klaster di gelaran pesta olahraga terbesar di Indonesia itu.

"Yang sangat penting, setelah mengadakan event-event keramaian seperti ini, pemerintah melakukan evaluasi," ujar Dicky kepada Kompas.com, Selasa (12/10/2021).

Dicky mengatakan, evaluasi sangat penting dilakukan dan tidak boleh lama dalam pelaksanaannya.

Evaluasi tersebut, kata dia, dimaksudkan sebagai dasar perbaikan untuk mengadakan event serupa di kemudian hari.

Evaluasi tersebut nantinya akan melihat apa saja yang harus diperbaiki, mulai dari protokol kesehatan, adanya kebocoran-kebocoran, titik-titik lemah dan lengah, hingga usulan perbaikan serta hasil revisinya pun turut diberikan.

"Ini penting untuk menjadi dasar bagi aktivitas-aktivitas olahraga serupa dalam skala kecil. Kalau tidak ada evaluasi dan tidak disampaikan ke publik, nanti terulang lagi," kata Dicky.

Apalagi, saat ini sudah banyak masyarakat yang terinfeksi Covid-19.

Termasuk kesiapan untuk memasuki masa transisi yang salah satunya adalah harus siap dengan beragam protokol kesehatan, antara lain protokol kesehatan di event besar olahraga.

Diketahui kasus Covid-19 dalam penyelenggaraan PON XX di Papua semakin meningkat.

Pada 9 Oktober diketahui terdapat 45 kasus yang keesokan harinya meningkat menjadi 65 kasus.

Kemudian pada Senin (11/10/2021), kasus Covid-19 di PON XX itu pun meningkat lagi menjadi 83 kasus.

Diketahui, atlet dari cabang olahraga judo dan sepatu roda menjadi yang paling banyak terpapar. Adapula atlet dari cabang olahraga motocross, kriket, panahan, dan beberapa cabang lainnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/12/08124191/klaster-atlet-pon-epidemiolog-pemerintah-harus-evaluasi-penyelenggaraan-pon

Terkini Lainnya

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke