Salin Artikel

Mendagri Minta Stafsus Presiden Buat Pemetaan Kendala yang Dihadapi Penyandang Disabilitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerima kunjungan dari Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (11/10/2021).

Dalam pertemuan itu, Tito memberi masukan kepada Angkie untuk membuat pemetaan kendala yang dihadapi disabilitas.

"Ada beberapa hal yang perlu di-follow up dalam rangka membuat warga yang disabilitas memiliki hak dan perlakuan yang sama dengan warga non disabilitas, terutama akses, akses untuk mobilitas dan akses semua bidang," kata Tito dikutip dari keterangan tertulis, Senin (11/10/2021).

Tito mengatakan, kontitusi Indonesia telah mengatur mengenai pemenuhan hak dan kebutuhan bagi disabilitas.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah kebijakan baru yang berjenjang terkait pemenuhan hak-hak disabilitas, mulai dari tingkat provinsi hingga desa.

Mantan Kapolri ini menambahkan bahwa pihaknya memiliki data para penyandang disabilitas, mulai dari tingkat provinsi hingga desa.

"Namun data yang dimaksud adalah data pasif, artinya hanya disabilitas yang melapor saja yang terdata," ujar dia.

Tito juga memberikan dua arahan pada Angkie dalam upaya membuat kebijakan yang mengakomodir pemenuhan hak-hak disabilitas kepada pemerintah daerah.

Pertama, perlunya ada inti pokok yang diperlukan para disabilitas untuk mengambil peran dalam pembangunan nasional, sehingga pemerintah daerah dapat menempatkan para disabilitas sesuai dengan keahliannya.

Kemudian yang kedua adanya pengelompokan atau kriteria dari penyandang disabilitas.

"Saya meminta agar dibuatkan pengelompokan disabilitas berikut kriterianya, supaya mereka bisa masuk kelompok yang sesuai keahliannya, saya tunggu dua minggu setelah itu kita bahas bersama Kemensos untuk merumuskan kebijakan," ungkap dia.

Sementara itu, dalam pertemuan, Angkie justru mengucapkan terima kasih dan apresiasi tinggi kepada Tito yang telah memperlancar dan mempermudah warga penyandang disabilitas mendapatkan vaksinasi Covid-19.

Program vaksinasi tersebut ada di enam provinsi yaitu Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Yogyakarta dan Provinsi Bali.

Angkie juga melaporkan bahwa 450.000 dosis vaksin yang dialokasikan khusus penyandang disabilitas telah tersalurkan pada warga disabilitas beserta keluarga dan pendampingannya.

Sedangkan sebanyak 225.000 target sasaran untuk dosis pertama bagi penyandang disabilitas telah mencapai 102,56 persen, dan pemberian vaksin dosis kedua sedang berlangsung dan sudah mencapai 43,90 persen.

Menurut dia kehadiran Kemendagri dalam program vaksinasi ini sangatlah penting, karena diketahui penyandang disabilitas banyak yang tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK).

Padalah NIK adalah salah satu syarat untuk bisa mendapatkan vaksinasi Covid-19.

"Namun alhamdulillah Kemendagri melalui Dinas Kependudukan Catatan Sipil selalu hadir di lokasi vaksinasi membantu disabilitas yang tidak memiliki NIK dan dibuatkan NIK sementara," ujar Angkie.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/11/20090051/mendagri-minta-stafsus-presiden-buat-pemetaan-kendala-yang-dihadapi

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Perpanjang PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari

Pemerintah Perpanjang PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari

Nasional
Cuaca Ekstrem, Mensos Risma Minta Pemda Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Cuaca Ekstrem, Mensos Risma Minta Pemda Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 80 Kabupaten/Kota Berstatus Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 80 Kabupaten/Kota Berstatus Level 2

Nasional
Kasus Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Dalami Kontrak Kerja Sama Swasta dan Pemkot Bekasi Terkait Pengadaan Lahan

Kasus Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Dalami Kontrak Kerja Sama Swasta dan Pemkot Bekasi Terkait Pengadaan Lahan

Nasional
Asal Usul Lahirnya Nusantara hingga Dianggap Jawa Sentris untuk Nama Ibu Kota Baru

Asal Usul Lahirnya Nusantara hingga Dianggap Jawa Sentris untuk Nama Ibu Kota Baru

Nasional
PPKM Diperpanjang hingga 24 Januari, 47 Daerah di Jawa-Bali ini Berstatus Level 1

PPKM Diperpanjang hingga 24 Januari, 47 Daerah di Jawa-Bali ini Berstatus Level 1

Nasional
PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari, Hanya Warga Berstatus Hijau yang Boleh Masuk Bioskop hingga Hotel

PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari, Hanya Warga Berstatus Hijau yang Boleh Masuk Bioskop hingga Hotel

Nasional
Mantan Kepala LBM Eijkman Sebut Peleburan ke BRIN Hambat Perkembangan Vaksin Merah Putih

Mantan Kepala LBM Eijkman Sebut Peleburan ke BRIN Hambat Perkembangan Vaksin Merah Putih

Nasional
Kejagung Terima Berkas Emirsyah Satar dari KPK, Bisa Jadi Bukti Usut Korupsi Garuda Indonesia

Kejagung Terima Berkas Emirsyah Satar dari KPK, Bisa Jadi Bukti Usut Korupsi Garuda Indonesia

Nasional
Politik Ala Anies dan Giring, Saling Sindir Saling Untung

Politik Ala Anies dan Giring, Saling Sindir Saling Untung

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Hanya Kabupaten Pamekasan yang Berstatus Level 3

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Hanya Kabupaten Pamekasan yang Berstatus Level 3

Nasional
Karpet Merah Indonesia untuk Varian Omicron, Pemerintah Terlalu Percaya Diri?

Karpet Merah Indonesia untuk Varian Omicron, Pemerintah Terlalu Percaya Diri?

Nasional
KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Laporkan LHKPN Sebelum 31 Maret 2022

KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Laporkan LHKPN Sebelum 31 Maret 2022

Nasional
KPK Sita Rp 36 Miliar dari Terdakwa Proyek Pembangunan Jalan di Bengkalis

KPK Sita Rp 36 Miliar dari Terdakwa Proyek Pembangunan Jalan di Bengkalis

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Sekolah Boleh Tatap Muka atau Pembelajaran Jarak Jauh

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Sekolah Boleh Tatap Muka atau Pembelajaran Jarak Jauh

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.