Kementerian PPPA: Infrastruktur Jadi Kendala Terbesar Perempuan Akses Ekonomi Digital

Apalagi, kata dia, penduduk yang berada di lokasi terpencil sangat kesulitan mendapatkan akses tersebut.

"Kendala terbesar yang dihadapi perempuan dalam mengakses ekonomi digital adalah infrastruktur digital, khususnya bagi penduduk di lokasi terpencil," ujar Lenny dikutip dari siaran pers, Minggu (10/10/2021).

Lenny mengatakan, kepemilikan perempuan atas benda-benda digital juga masih sangat terbatas.

Hal itu pun membuat keinginan untuk meningkatkan pangsa pasar dalam kewirausahaan melalui pemasaran online masih terbatas.

"Ini sangat disayangkan, karena dalam penguasaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) banyak digeluti perempuan, namun kepemilikan perangkat digital masih didominasi laki-laki," kata Lenny.

Lenny mengatakan, hal tersebut saat ini masih menjadi tantangan bagi perempuan.

Dengan demikian, Kementerian PPPA pun mendorong partisipasi perempuan di bidang ekonomi digital.

Antara lain untuk meningkatkan manfaat dan pengembangan kewirausahaan bagi perempuan.

“Kalau kita bicara digital ekonomi perempuan yang ada di desa, salah satu ukurannya adalah akses digital melalui teknologi," kata dia.

Bahkan dari data tahun 2020, ujar Lenny, terlihat masih adanya gender gap yang diukur dari beberapa indikator.

Indikator tersebut adalah penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan telepon seluler 75,5 persen adalah perempuan dan 81,6 persen laki-laki; penduduk usia 5 tahun ke atas yang memiliki telepon seluler 57,5 persen perempuan, dan 68,1 persen merupakan laki-laki. 

Lalu, penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet 50,8 persen adalahhperempuan dan 56,7 persen laki-laki.

"Arti ketiga indikator tersebut menunjukkan, akses perempuan terhadap teknologi masih tertinggal dibanding laki-laki," kata dia.

Lenny mengatakan, Kementerian PPPA menjadikan transformasi digital sebagai salah satu strategi arus utama bagi setiap kegiatan.

Mulai dari kegiatan pelatihan yang diberikan kepada para perempuan, terutama di daerah perdesaan.

Pihaknya juga bekerja sama dengan NGO yang beberapa tahun lalu melakukan kegiatan pelatihan yang dilakukan secara offline.

Namun saat ini pelatihan-pelatihan tersebut juga dilakukan secara online disamping offline.

"Secara perlahan, terus kita dorong kegiatan dapat dilakukan online dan hal ini menunjukkan adanya proses transformasi digital yang mulai dilakukan oleh perempuan,” ujar dia.

Lenny mengatakan, dalam pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi digital Kementerian PPPA memprioritaskan kebutuhan perempuan di desa. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan infrastruktur dalam mengakses teknologi digital.

Adapun program pelatihan yang diberikan juga dilengkapi fasilitas pendampingan dan pemberian materi yang mudah dipahami bagi ibu-ibu di desa.

Termasuk menyesuaikan dengan waktu luang para ibu-ibu yang juga memiliki tugas mengurus pekerjaan rumah tangga.

"Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan pelatihan yang diberikan dapat memberikan manfaat secara optimal," ucap Lenny.