Salin Artikel

Ada Orang Masuk Daftar Hitam PeduliLindungi Berkeliaran, Kemenkes Beri Notifikasi Pengelola Gedung hingga Puskesmas

JAKARTA, KOMPAS.com - Chief Digital Transformation Office (DTO) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Setiaji mengatakan, pihaknya akan memberikan notifikasi kepada pengelola gedung dan puskesmas domisili warga yang masuk daftar hitam, bila mendapati mereka beraktivitas di ruang publik.

Setiaji mengungkapkan hal itu saat menanggapi adanya 9.855 orang yang masuk daftar hitam tetapi masih nekat masuk ke ruang publik.  

Daftar hitam merupakan istilah yang digunakan bagi mereka yang dinyatakan positif Covid-19 maupun memiliki kontak erat dengan pasien Covid-19.

"Tapi ini masih uji coba di 4 kota besar yaitu Bandung , Surbaya, Jakarta dan Semarang," kata Setiaji dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (7/10/2021).

Ia juga mengatakan, jika warga dengan status hitam ini sudah terlanjur masuk ke ruang publik seperti pusat perbelanjaan atau mal, akan diarahkan ke ruangan untuk ditindaklanjuti seperti isolasi mandiri atau isolasi terpusat.

"Di sisi lain, masyarakat bisa melakukan check-in terlebih dahulu sebelum berangkat ke ruang publik, apakah statusnya warna hijau kuning atau hitam sehingga ini ada upaya kesadaran untuk check," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, masih banyak masyarakat yang masuk daftar hitam Covid-19 yang nekat beraktivitas di luar rumah.

Berdasarkan pelacakan yang dilakukan aplikasi PeduliLindungi, terdapat 9.855 orang yang masuk daftar hitam nekat masuk ke pusat perbelanjaan atau mal hingga kawasan industri.

"Ini kita sudah monitor dengan IT lihat untuk setiap aktivitas, di 6 aktivitas itu berapa yang daftar hitam (positif Covid-19), kita kaget juga ada orang yang sakit masih nyelonong masuk mal, masuk toko, pabrik pergudangan 1.000 orang," kata Budi dalam Seminar Sekolah Sespimti Polri Dikreg Ke-30 dan Sespimmen Polri Direg Ke-60 secara virtual, Rabu (6/10/2021).

Budi menambahkan, temuan itu akan menjadi catatan pemerintah untuk memperbaiki sistem skrining di ruang publik terutama di enam aktivitas yaitu perdagangan, pariwisata, transportasi, pendidikan, perkantoran dan keagamaan.

"Ini harus paling dijaga, karena semua lonjakan kasus di kita terjadi sesudah acara keagamaan, bukan mingguan kita Jumat ke masjid, Minggu kita ke gereja bukan itu, tapi hari besarnya," ujarnya.

Adapun, berdasarkan data Kemenkes pada 5 Oktober 2021 tercatat 9.855 orang teridentifikasi daftar hitam oleh PeduliLindungi dan masih berkeliaran di ruang publik.

Dari jumlah tersebut, mereka paling banyak beraktivitas di mal yaitu 6.380 orang, dan sebanyak 1.068 orang di kawasan industri atau pabrik.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/07/13371481/ada-orang-masuk-daftar-hitam-pedulilindungi-berkeliaran-kemenkes-beri

Terkini Lainnya

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke