Luhut Pandjaitan Disebut dalam Pandora Papers, Ini Penjelasan Jubir

Pandora Papers merupakan laporan yang membocorkan sekitar 12 juta file berupa dokumen, foto, dan email yang mengungkap harta tersembunyi, penggelapan pajak, serta kasus pencucian uang yang melibatkan orang terkaya dan berkuasa di dunia.

Laporan tersebut adalah hasil temuan lebih dari 600 jurnalis yang berasal di 117 negara.

Luhut Pandjaitan disebut sempat menjabat di salah satu perusahaan cangkang (shell company) yang terdaftar di Republik Panama.

Jodi membenarkan bahwa Luhut sempat menjabat sebagai Direktur Utama/Ketua Perusahaan pada Petrocapital SA pada tahun 2007 hingga 2010.

Petrocapital SA sendiri merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Panama.

"Perusahaan ini didirikan pada tahun 2006 oleh Edgardo E Dia dan Fernando A Gil. Petrocapital memiliki modal disetor senilai 5.000.000 dollar AS, yang salah satu bidang usahanya adalah minyak dan gas bumi," kata Jodi kepada Kompas.com, Selasa (5/10/2021).

Jodi mengatakan, Petrocapital SA semula akan digunakan untuk pengembangan bisnis di luar negeri, terutama di wilayah Amerika Tengah dan Amerika Selatan.

Namun, dalam perjalanannya terdapat berbagai macam kendala terkait dengan lokasi geografis, budaya, dan kepastian investasi.

"Sehingga Bapak Luhut B Pandjaitan memutuskan untuk mengundurkan diri dari Petrocapital dan fokus pada bisnis beliau yang ada di Indonesia," ujar Jodi.

Selama Luhut menjabat di Petrocapital hingga mengundurkan diri pada tahun 2010, kata Jodi, Petrocapital SA belum berhasil mendapatkan proyek investasi yang layak.

"Selain itu juga tidak ada kerja sama dengan perusahaan minyak dan gas negara, dan tidak pernah ada perubahan nama dari Petrocapital menjadi Pertamina Petrocapital SA," kata dia.

Adapun Pandora Papers diungkap oleh Konsorsium Jurnalis Investigatif Internasional (ICIJ). Dokumen Pandora Papers berisi data terkait kekayaan rahasia para elite kaya di lebih dari 200 negara dan wilayah di dunia.

Para elite yang terdiri atas orang terkaya di dunia hingga pejabat publik dan politisi ini memanfaatkan negara-negara yang menjadi surga pajak atau tax haven dan menggunakan perusahaan offshore untuk membeli properti dan menyembunyikan aset kekayaan mereka.

Hal itu digunakan untuk menghindari kewajiban membayar pajak hingga hal lain yang mungkin lebih buruk.