Pernyataan Lengkap Jokowi soal TWK KPK yang Pernah Diabaikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada 17 Mei 2021, Presiden Joko Widodo alias Jokowi pernah mengatakan bahwa hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tak serta-merta dijadikan dasar pemberhentian bagi pegawai KPK yang tak lolos.

Menurutnya, hasil tes TWK seharusnya menjadi masukan untuk memperbaiki KPK.

Selain itu, Jokowi mengaku sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua UU KPK yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai.

Sayangnya, arahan presiden itu diabaikan oleh KPK beserta sejumlah kementerian/lembaga terkait. Lembaga antirasuah itu beserta sejumlah kementerian/lembaga terkait tersebut tetap  memberhentikan pegawai KPK yang tak lolos TWK.

Secara resmi, sebanyak 57 pegawai KPK yang tak lolos TWK telah diberhentikan dengan hormat kemarin, Kamis (30/9/2021).

Untuk menyegarkan ingatan, berikut pernyataan lengkap Jokowi soal TWK tak bisa dijadikan dasar pemberhentian pegawai KPK.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Jokowi melalui YouTube resmi Sekretariat Presiden, Senin (17/5/2021). 

"Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya hormati, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, harus memiliki SDM-SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara, ASN, harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis.

Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes.

Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi.

Saya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-undang KPK yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.

Saya minta kepada para pihak yang terkait khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN RB, dan juga Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang saya sampaikan tadi".