Menyoal "Polisi Silver" dan "Polisi Hitam"

Kehadiranmu membuat kami aman
Sosokmu begitu diharap

Menjadi polisi yang baik
Tidak harus menjadi Jenderal Hoegeng

Menjaga keamanan di Papua
Melindungi perairan Bau Bau hingga Muna

Bergaji kecil
Dituntut pengorbanan yang besar

Terus berjuang mencari nafkah
Usai pengabdianmu sebagai bhayangkara

Terkadang hidup terlalu kejam
Hingga hidup jalanan kau tempuh

PUISI yang berjudul Lenguh Bhayangkara ini saya persembahkan untuk Bharada Muhammad Kurniadi Sutio yang gugur tertembak kelompok kriminal bersenjata di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.

Puisi ini juga saya tujukan kepada Aipda Purnawirawan Agus Dartono yang beberapa hari lalu tertangkap dalam operasi yustisi gelandangan dan pengamen di Semarang, Jawa Tengah;

Juga teruntuk Kombes Suryo Aji yang bertugas di Polisi Perairan dan Udara di Polda Sulawesi Tenggara serta sosok-sosok bhayangkara lainnya. Ada cerita menarik soal Kombes Suryo Aji yang akan saya ceritakan di bagian bawah tulisan ini.

Menjadi polisi adalah kebanggaan walau terkadang hidup tidak selalu berkecukupan. Kedua kakek saya, dari pihak ibu dan ayah, adalah polisi. Saya paham betul kehidupan pensiunan polisi berpangkat rendah.

Setiap uang pensiun keluar di awal bulan, saya selalu teringat kakek yang selalu membeli sate ayam sebungkus isi 10 tusuk. Sate ini dinikmati beramai-ramai oleh nenek, ibu saya serta ke lima kakak-kakak saya.

Saya masih ingat merasakan satu tusuk sate ayam serta bumbu kacang yang terbatas bersama nasi sepiring.

Itulah suasana hidup saya di Malang, Jawa Timur, tahun 1970-an. Memprihatinkan. Ayah saya anggota TNI AD berpangkat sersan yang sering ikut operasi militer.

Kisah tertangkapnya Agus Dartono (61) si “manusia silver” di perempatan Jalan Arteri Yos Sudarso, Semarang Barat, akhirnya membuka perhatian para petinggi Polri. Tidak semua purnawirawan Polri hidupnya beruntung. 

Dengan pangkat Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) yang termasuk golongan kepangkatan Bintara, Agus mendapat rentang besaran pensiun antara Rp 1.643.500 hingga Rp 3.024.500.

Di tilik dari masa kerjanya yang 19 tahun, mantan polisi yang bertugas di Poslantas Tembalang ini mendapat uang pensiun maksimal Rp 3 juta setiap bulan.

Menurut penuturannya, ia terlilit utang sebesar Rp 150 juta. Surat Keputusan (SK) Pensiunnya ia gadaikan ke bank. Uang pensiunnya dipotong bank dan tersisa Rp 800 ribu untuk dia hidup selama sebulan.

Untuk biaya hidup dan membantu anaknya yang masih kuliah, jelas uang sebesar itu tidak akan cukup.

Keputusan untuk menjadi “manusia silver” adalah pilihannya ketimbang meminta bantuan ke anak-anaknya yang lain, kerabat atau tetanggga.

Belum lagi iuran air bersih juga sudah setahun tertunggak. Untuk mandi pun, Agus terpaksa menggunakan kamar mandi terminal dan masjid. Menjadi sopir angkutan umum pun pernah dilakoni Agus tetapi gagal (Kompas.com, 27 September 2021).

Bagi saya atau keluarga pensiunan tentara dan polisi berpangkat golongan tamtama dan bintara, pilihan orang tua menggadaikan SK Pensiun adalah hal yang biasa.

Cara ini mudah ditempuh. Pinjaman bisa segera cair. Biasanya digunakan saat ada salah satu anak yang butuh biaya karena sekolah atau kuliah serta jika ada keperluan mendadak karena sakit.

Kisah polisi hitam

Hingga Maret 2021, jumlah personel Pori yang mencapai 416.414 orang (Rri.co.id, 20 Maret 2021) jelas membutuhkan penanganan manajemen sumber daya yang mumpuni.

Saya percaya dengan era polisi yang “presisi” dari Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, tubuh Polri bisa berbenah terus.

Prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan menjadi visi utama sehingga polisi harus mampu mengenali kemampuan organisasi serta lingkungan strategik menghadapi tantangan di era 4,0.

Ibarat sekeranjang besar berisi buah jeruk, pasti ada salah satu atau salah sepuluh buah jeruk yang tidak manis bahkan busuk. Demikian pula yang terjadi di tubuh Polri. Masih ada oknum yang mencoreng nama institusi bahkan terlalu kelewatan.

Kasus Briptu IMP dari Polda Nusa Tenggara Barat yang “nyambi” menjadi debt collector adalah perilaku yang tidak terpuji. Briptu IMP diketahui merampas kendaraan seorang nasabah lembaga pembiayaan sambil menganca dengan pistol mainan (Kompas.com, 28/09/2021).

Minimnya gaji dan tunjangan tidak seharusnya menjadi pembenar untuk melakukan perbuatan yang memalukan. 

Cerita lain datang dari Polres Metro Tangerang Kota, Banten. Oknum polisi FA menghentikan seorang pengemudi motor perempuan yang kedapatan melanggar lampu merah.

Mengetahui bahwa pengemudi itu perempuan, polis FA meminta nomor telepon dan tidak memberikan surat tilang.

Setelahnya, polisi FA mengirim pesan bertubi-tubi kepada perempuan itu. Karena dirasa sangat mengganggu, perempuan itu melaporkan polisi FA dengan laporan perbuatan tidak menyenangkan (Kompas.com, 29 September 2021).

Perbuatan yang berkategori penyalahgunaan kewenangan dan di luar prosedur baku penegakkan hukum berlalu lintas justru menunjukkan masih lemahnya pola pendidikan dan bimbingan moral di lingkungan Polri.

Ada pula cerita yang mengerikan tentang oknum polisi di Medan. Aipda RS dari Polres Pelabuhan Belawan membunuh dua orang perempuan muda sekaligus memperkosa salah satunya. Tidak itu saja, jenazah ke dua korbannya disembunyikan untuk menghilangkan jejak (Kompas.com, 27 Februari 2021).

Beberapa kisah “polisi hitam” di atas saya cuplikkan untuk menunjukkan masih adanya “jeruk busuk” di tumpukan keranjang yang berisi jeruk-jeruk berkualitas baik.

Pengalaman saya mengajar di Pusdiklantas Korlantas Polri di Serpong, Banten, serta menguji penelitian siswa di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian di Jakarta, membuat saya yakin bahwa masih banyak personel Polri yang membanggakan dan layak menjadi Bhayangkara-Bhayangkari andalan.

Kisah polisi baik

Kebahagian keluarga Bharada Muhammad Kurniadi Sutio terkoyak. Polisi belia itu gugur tertembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) Ngalum Kupel pimpinan Lamek Taplo di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua (Kompas.com, 27/09/2021).

Gugurnya polisi asal Aceh ini menambah panjang daftar personel Polri dan TNI yang gugur dalam aksi KKB di Papua.

Sejak 2018, KKB telah melakukan aksi teror sebanyak 215 kali. Sepanjang periode ini, sebanyak 27 anggota TNI dan 9 polisi gugur. Selain itu, 59 masyarakat sipil juga tewas. Sementara korban luka sebanyak 53 masyarakat sipil, 51 anggota TNI, dan 16 personel Polri (Okezone.com, 25 Mei 2021).

Tugas penegakan hukum yang dilakukan Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Sulawesi Tenggara juga tidak kalah heroiknya.

Aksi pidana perusakkan lingkungan perairan berupa pemakaian 690 kilogram pupuk ammonium nitrate dan 190 detonator yang akan digunakan sebagai bom ikan berhasil digagalkan.

Alhasil, potensi kerusakan terumbu karang seluas 135 hektar dan kerugian negara Rp 2,8 miliar berhasil diselamatkan personil Polisi Perairan dan Udara Polda Sulawesi Tenggara di bawah pimpinan Kombes Suryo Aji (Berikakotakendari.com, 08 Februari 2020).

Walau bertugas di perairan dan udara, polisi ini juga sigap dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 dengan membagikan sembako. Suryo Aji dan para alumni Akademi Kepolisan angkatan 1995 secara serentak mengumpulkan donasi dan disebarkan ke masyarakat nelayan Sulawesi Tenggaran yang tidak mampu.

Seorang anak berusia 10 tahun bernama Riko dan adiknya yang bernama Wulan (8) yang menghidupi orang tua tunggalnya yang menderita kelainan jiwa dan tumor di Bau-Bau, tidak luput mendapat bantuan dari Kombes Suryo Aji.

Rumah gubuk yang tidak layak huni dibangun swadaya oleh para personel polisi menjadi rumah layak huni. Bocah Riko yang berjualan ikan dan menanam rumput laut bisa kembali sekolah berkat bantuan polisi.

Polri harus berbenah

Mantan Kapolri Tito Karnavian suatu ketika pernah menyebut, jumlah personel polisi Indonesia jumlahnya terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Besarnya jumlah polisi membuat anggaran banyak terserap untuk urusan penggajian. 

Ke depan, pemanfaatan closed circuit television (CCTV) untuk pemantauan dan penindakan pelanggaran lalu lintas, juga aplikasi pembuatan dan perpanjangan surat izin mengemudi harus lebih ditingkatkan.

Bicara soal software, kita tidak boleh melupakan hardware yang juga harus dirawat. Pola pendidikan yang mengedepankan humanisme dan pengayaan intektual berbasis Pancasila harus menjadi marwah di institusi Polri.

Pengembangan sumber daya manusia di Polri tidak hanya menitik beratkan pada proses saringan dan seleksi masuk yang berjenjang tetapi juga memberi perhatian pada para personel jelang masa pensiun.

Kisah “polisi silver” bisa terjadi karena para pensiunan tidak mendapat bekal yang cukup memasuki masa purna tugas.

Akan lebih bermanfaat jika sebelum masa pensiun, seluruh personel mendapat pengetahuan tentang berternak, bertanam, pengelolaan keuangan untuk kegiatan produktif lainnya sembari mencari solusi alternatif yang bisa dikaryakan untuk mereka.

Kita tentu tidak ingin, jasa mereka hanya kita kenang saat mereka bertugas hingga berkalang nyawa seperti Bharada Muhammad Kurnadi Sutio di Bumi Cenderawasih atau menyia-nyiakan talenta perwira polisi yang berjiwa sosial seperti Kombes Suryo Aji di perairan dan wilayah udara Sulawesi Tenggara.

Jangan ada lagi “polisi silver” apalagi “polisi hitam” di korps Bhayangkara.

“Baik menjadi orang penting, tetapi lebih penting menjadi orang baik" (Jenderal Hoegeng Iman Santoso – Kapolri periode 1968 – 1971)