56 Pegawai KPK Direkrut Jadi ASN Polri, Istana: Upaya Baik Selesaikan Masalah

"Sebuah upaya baik untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah, humanis, dialogis," ujarnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (29/9/2021).

Saat disinggung tentang proses persetujuan perekrutan oleh Presiden Joko Widodo, Fadjroel menegaskan informasi itu sahih karena disampaikan oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

"Karena yang menyatakan informasi tersebut kepada publik adalah Kapolri. Maka dapat dikatakan informasi tersebut sahih," ungkapnya.

Dirinya lantas mengutip penjelasan Menko Polhukam tentang dasar persetujuan oleh presiden. Yakni berdasarkan pasal 3 ayat (1) PP Nomor 17 Tahun 2020 yang berbunyi:

"Presiden berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS."

Dasar hukum lainnya yakni pasal 13 ayat (5) UU Nomor 30 Tahun 2014 yang menyebutkan, presiden dapat mendelegasikan hal itu kepada Polri (juga lembaga lain) sesuai dengan ketentuan.

Fadjroel melanjutkan, apabila masih ada pro dan kontra atas solusi dari kapolri ini, dirinya menganggap hal yang biasa dalam demokrasi.

"Itulah gunanya demokrasi, kritik dan dialog, bisa menampung yang pro dan kontra, tapi kita tak bisa memaksakan kehendak bukan?," tambahnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bakal merekrut 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri.

Menurut Listyo, rencana tersebut telah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo. Polri pun diminta menindaklanjuti usulan itu ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Tanggal 27 kami mendapatkan jawaban dari Bapak Presiden melalui Mensesneg secara tertulis, pada prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN Polri," kata Listyo, dalam konferensi pers, Selasa (28/9/2021).

Menurutnya, Polri membutuhkan kontribusi 56 pegawai KPK itu untuk mengemban tugas di Bareskrim, khususnya terkait penanganan tindak pidana korupsi.

Listyo berpendapat, para pegawai KPK yang tak lolos TWK itu memiliki rekam jejak dan pengalaman yang memadai.

"Kami melihat terkait rekam jejak dan pengalaman dalam penanganan tipikor tentu sangat bermanfaat untuk memperkuat jajaran organisasi Polri yang saat ini kami kembangkan," tuturnya.