Di Depan Anggota DPRD Jambi, Firli Bahuri Bicara soal Kesejahteraan Umum

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan para anggota DPRD Provinsi Jambi untuk mengacu pada tujuh indikator kesejahteraan umum dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

Hal itu, Firli sampaikan dalam kunjungan kerja KPK ke Gedung DPRD Provinsi Jambi pada Senin (27/9/2021).

Menurut dia, pokok-pokok pikiran dalam RAPBD nyatanya sering dijadikan "lahan proyek" bagi anggota DPRD nakal yang terjerat perkara tindak pidana korupsi.

“Saya tidak berharap ada anggota DPRD kabupaten/kota akan menambah catatan anggota DPRD Jambi yang terlibat kasus korupsi," ujar Firli, melalui siaran persnya, Selasa (28/9/2021).

Firli mengatakan, kesejahteraan umum merupakan bagian dari tujuan negara. Oleh sebab itu, menurut dia, anggota DPRD Jambi bisa ikut campur tangan melalui tujuh indikator tersebut.

Indikator pertama, kata Firli, adalah penurunan angka kemiskinan. Firli mengajak para anggota DPRD Kabupaten/Kota itu untuk menelaah lebih jauh apakah dalam RAPBD 2022 sudah ada program untuk pengentasan kemiskinan.

Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini juga meminta anggota DPRD Jambi untuk melihat apakah dalam penyusunan RAPBD sudah ada program mengenai penurunan angka pengangguran sekaligus program peningkatan lapangan pekerjaan.

Kemudian, dia juga mengingatkan program terkait keselamatan terhadap ibu melahirkan. Sebab, ujar Firli, angka kematian ibu melahirkan di Jambi lebih tinggi dibanding secara nasional yaitu 0,62 persen. Sementara persentase nasional hanya 0,3 persen.

Lebih lanjut, Firli juga memaparkan mengenai presentase angka kematian bayi, indeks pembangunan manusia, pendapatan perkapita, serta angka gini ratio.

Tujuh indikator tersebut, kata dia, penting dipahami oleh anggota DPRD Provinsi Jambi dalam menyusun pokok-pokok pikiran RAPBD tahun 2022 sesuai dengan tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Mantan Kabaharkam Polri ini juga berharap anggota DPRD Provinsi Jambi dapat menjalankan komitmen dan kepercayaan yang telah diberikan rakyat sebagai pembawa aspirasi rakyat sekaligus juga memperjuangkan kepentingan untuk rakyat.

Jika tak memenuhi kepercayaan tersebut, ucap Firli, maka KPK tak segan untuk menindaklanjuti apa-apa saja yang tidak sesuai yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

“Saya hari ini sengaja ingin menggugah hal ini, rekan-rekan DPRD mau mendengar atau tidak, ya enggak ada urusan sama saya," ucap Firli.

"Tapi, setelah ada masalah korupsi, saya tangkap kalian. Itu pasti,” tegas Firli.