Salin Artikel

Kompolnas: Polri Harus Evaluasi Strategi Keamanan di Papua Pasca Penyerangan Puskemas Kiwirok

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Yusuf Warsyim mengatakan, peristiwa penyerangan puskemas dan tenaga kesehatan di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua pada 13 September lalu bisa menjadi momentum bagi Polri untuk melakukan evaluasi terkait strategi keamanan di wilayah tersebut.

Seperti diketahui, peristiwa penyerangan ini diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

"Tentu ini menjadi satu hal yang bersifat masukan dan evaluasi terkait dengan kebijakan dan strategi keamanan di Papua, yang itu sesungguhnya harus terus diperbarui dan dibenahi," kata Yusuf dalam diskusi secara virtual bertajuk "Peduli Lindungi Nakes di Daerah Konflik", Sabtu (25/9/2021).

Yusuf mengatakan, para nakes di Distrik Kiwirok hanya menjalankan tugas kemanusiaan. Oleh karenanya, keamanan dan perlindungan nakes bergantung pada strategi keamanan yang dilakukan Polri di Papua.

"Bagaimana sesungguhnya konsep keamanan di Papua yang dibangun, sesungguhnya ini sangat penting bagi posisi nakes apakah ini dalam kondisi perang atau tidak," ujarnya.

Lebih lanjut, Yusuf mengatakan, jika di Papua dalam kondisi perang atau operasi militer maka penyerangan terhadap nakes tersebut jelas melanggar konvensi hukum Jenewa.

"Tapi sejauh ini kan pendekatan pemerintah sendiri kan strateginya kesejahteraan ya, terus menganulir hal-hal yang sifatnya kekerasan yang ditonjolkan itu bagaimana membangun kesejahteraan rakyat Papua," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, KKB diduga beraksi di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang membakar sejumlah fasilitas umum.

Salah satu fasilitas yang dibakar adalah Puskesmas Kiwirok.

Sebelum membakar Puskesmas Kiwirok, KKB yang diperkirakan berjumlah 50 orang, menyerang tenaga kesehatan (nakes).

Dikutip dari Kompas.id, pada 19 September 2021, sebanyak 10 orang nakes dalam penyerangan tersebut sudah dievakuasi ke Jayapura.

Adapun satu perawat bersama Gabriella Meilani meninggal dan empat rekannya mengalami luka berat dalam peristiwa tersebut.

Sementara itu, satu tenaga kesehatan bernama Gerald Sokoy belum ditemukan.

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/25/15130581/kompolnas-polri-harus-evaluasi-strategi-keamanan-di-papua-pasca-penyerangan

Terkini Lainnya

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke