Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Leonard mengatakan, Alex selaku Gubernur Sumatera Selatan yang menjabat sejak 2008 sampai 2018, menyetujui dan memerintahkan penganggaran dan pencairan dana hibah untuk pembangunan masjid tanpa melalui proposal terlebih dahulu.

"AN selaku gubernur telah menyetujui dan memerintahkan penganggaran dana hibah dan pencairan tanpa melalui proposal terlebih dahulu," ujar Leonard dalam konferensi pers, Rabu (22/9/2021).

Leonard mengatakan, penyaluran dana hibah itu dilakukan dua kali. Pertama, pada 2015, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyalurkan dana hibah dari APBD 2015 kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang senilai Rp 50 miliar.

Kedua, pada 2017, pemprov menyalurkan dana hibah dari APBD 2017 kepada yayasan senilai Rp 80 miliar. Menurut Leonard, penganggaran dana hibah tersebut tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Tersangka lainnya, yaitu Muddai Madang selaku Bendahara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya meminta pengiriman dana hibat tersebut ke rekening Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya.

Menurut Leonard, ditemukan berbagai penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut. Selain itu, diketahui Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tidak beralamat di Palembang, tapi di Jakarta.

"Dalam penggunaannya adanya penyimpangan-penyimpangan," ujarnya.

Kemudian, lanjut Leonard, tersangka LPLT selaku mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pencairan tanpa prosedur dalam proses hibah pembangunan Masjid Sriwijaya.

Kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi ini mencapai Rp 130 miliar. Leonard mengungkapkan, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Saat ini, ketiga tersangka pun telah ditahan dalam kasus lainnya. Alex Noerdin dan Muddai Madang berstatus tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembelian gas bumi oleh Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019 ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung.

Sementara itu, tersangka LPLT berstatus terpidana pada kasus dugaan penyelewengan dana hibah dan bantuan sosial Pemprov Sumsel APBD Tahun 2013. Saat ini ditahan di Rutan Kelas 1 Pakjo Palembang.