Ahli: Pelonggaran PPKM Harus Betul-betul Dilakukan dengan Basis Data yang Valid

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi dari Griffith University Dicky Budiman mengingatkan agar pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) harus dilakukan berdasarkan kasus yang valid.

Sebab, menurut Dicky, jika tidak berdasarkan data valid maka akan terjadi perburukan kondisi kasus Covid-19.

"Prinsipnya dalam setiap wabah adalah mencegah lebih baik dari pada terinfeksi Covid-19," kata Dicky dalam diskusi daring, Selasa (14/9/2021).

"Jadi kombinasi ini penting. Pelonggaran ini penting itu harus betul-betul dilakukan dengan sangat berbasis data yang valid," lanjut dia.

Selain itu, Dicky juga mengingatkan pemerintah untuk selalu mengambil kebijakan berbasis dengan data kesehatan masyarakat.

Kemudian, pemerintah juga harus memperketat akses pintu masuk yang memungkinkan warga asing untuk masuk ke Tanah Air.

Serta segera menunda pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) apabila ditemukan satu kasus di sekolah tersebut.

"Kemudian harus diingat bahwa covid ini adalah penyakit baru, dinamis sekali bicara Covid ini kita bicara potensi banyak lahir varian-varian baru yang artinya ya kita tidak boleh overconfidence," ujanya.

"Kita tidak boleh juga beranggapan bahwa oke ini selesai, kita harua betul-betul berbasis sains itu untuk mitigasi dan hidup berdampingan itu harus memperhitungkan potensi perubahan yang bisa terjadi," ucap Dicky.

Adapun pemerintah memutuskan untuk terus melanjutkan PPKM Level 2-4 di Jawa-Bali untuk menekan penyebaran Covid-19.

Kebijakan itu diperpanjang selama tujuh hari, yang berlaku hingga 20 September 2021.Pemerintah mengizinkan bioskop untuk kembali beroperasional untuk wilayah PPKM Level 2 dan Level 3.

Menurut Luhut, bioskop sudah boleh dibuka seiring dengan situasi yang semakin baik, serta implementasi protokol kesehatan, dan aplikasi PeduliLindungi.

Selain itu, PTM juga sudah mulai dilakukan kembali dibanyak sekolah di Indonesia.