Satgas Minta Gubernur Advokasi Kebutuhan Vaksin Covid-19 di Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Wiku Adisasmito meminta para gubernur mengadvokasi kebutuhan vaksin Covid-19 untuk wilayah kabupaten/kota.

Hal ini untuk mengantisipasi ketimpangan distribusi vaksin Covid-19 secara nasional.

"Gubernur pun (diharapkan) mampu menjadi perpanjangan tangan pimpinan daerah wilayah administratif di bawahnya untuk advokasikan kebutuhan dosis vaksin di bawahnya," ujar Wiku dalam konferensi pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (10/9/2021).

Selain itu, menurutnya, para bupati dan wali kota juga diminta aktif berkoordinasi dengan gubernur setempat. Pasalnya, gubernur yang menjadi penerima informasi pertama soal stok vaksin dari pemerintah pusat.

Wiku melanjutkan, saat ini pemerintah berupaya terus memperbanyak stok vaksin Covid-19 untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi nasional dari berbagai skema.

"Namun, untuk segera mempercepat melakukan vaksinasi, perlu adanya upaya proaktif antara keduanya, yakni pusat dan daerah," tegas Wiku.

"Hal ini juga akan jadi input bagi Kementerian Kesehatan, termasuk untuk perbaikan mekanisme distribusi dan logistik (vaksinasi) agar segera ditindaklanjuti," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah daerah pernah mengeluhkan stok vaksin Covid-19 yang mulai menipis.

Hal itu diakui Kepala Dinas Kesehatan Sumsel, Lesty Nuraini. Ia mengatakan, sejak Januari sampai Juli 2021 mereka hanya mendapatkan sebanyak 1,6 juta dosis vaksin Covid-19.

Dari total jumlah tersebut hanya tersisa 100.000 dosis untuk tahap kedua.

Hal serupa juga pernah dilontarkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ia mengeluhkan kurangnya stok vaksin yang dialokasikan oleh Kementerian Kesehatan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebelumnya mengkhawatirkan distribusi vaksin yang didasarkan pada pertimbangan kewilayahan dapat terus-menerus menimbulkan ketimpangan vaksinasi antardaerah.

Kebijakan distribusi vaksin berbasis kewilayahan ini tidak sesuai dengan anjuran WHO, yang mendorong setiap negara menentukan target vaksinasi berdasarkan kelompok populasi.