Panglima TNI Berikutnya Diminta Komitmen Bangun Industri Pertahanan Dalam Negeri

"Kemandirian pertahanan menjadi catatan, khususnya pembangunan industri pertahanan. Panglima TNI harus punya komitmen dalam mendorong pembangunan industri pertahanan dalam negeri," ujar Araf, dalam diskusi virtual Pergantian Panglima TNI dan Transformasi TNI yang digelar Centra Initiative, Kamis (9/9/2021).

Araf menilai, pembangunan industri pertahanan merupakan salah satu isu yang paling rumit dan kompleks.

Mengingat, dalam penguatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI, pemerintah selama ini lebih berminat untuk melakukan pengadaan dari luar negeri.

Padahal, penguatan alutsista bisa saja dilakukan dengan mendorong pembelian dari industri pertahanan dalam negeri.

"Seperti Pindad, PAL, PT DI dan sebagainya," kata Araf.

Untuk itu, pihaknya mendorong agar Panglima TNI selanjutnya harus mempunyai keberanian untuk mengambil keputusan dalam penguatan industri pertahanan dalam negeri.

Hal ini dilakukan demi terciptanya profesionalisme di tubuh TNI itu sendiri.

"Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagaimana Panglima TNI mempunyai komitmen di dalam mendorong persoalan kemandirian pertahanan, meski harus dilakukan dengan Kementerian Pertahanan," imbuh dia.

Diketahui, Hadi Tjahjanto akan memasuki masa purnatugas pada November 2021.

Sesuai undang-undang, presiden akan mengajukan satu nama calon panglima TNI untuk menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Sejauh ini, terdapat tiga nama yang berpotensi menjadi penerus Hadi, yakni Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa, KSAL Laksamana TNI Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo.