Salin Artikel

UPDATE 8 September: Sebaran 6.731 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melaporkan penambahan 6.731 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan kasus baru itu tersebar di 34 provinsi.

Maka, hingga Rabu (8/9/2021), total kasus Covid-19 di Tanah Air berjumlah 4.147.365.

Menurut data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, penambahan tertinggi ada di Jawa Tengah sebanyak 710 kasus. Kemudian, disusul Jawa Barat dengan 690 kasus dan Jawa Timur dengan 613 kasus.

Sementara itu, secara kumulatif, kasus sembuh dari Covid-19 bertambah 11.912, sehingga totalnya menjadi 3.876.760 kasus.

Kemudian, ada penambahan 626 kasus kematian akibat Covid-19. Dengan demikian, pasien Covid-19 meninggal dunia jadi 137.782 jiwa.

Berikut ini sebaran penambahan kasus baru Covid-19 pada hari ini.

1. Jawa Tengah: 710 kasus

2. Jawa Barat: 690 kasus

3. Jawa Timur: 613 kasus

4. Sumatera Utara: 459 kasus

5. DKI Jakarta: 428 kasus

6. Kalimantan Timur: 358 kasus

7. Bali: 298 kasus

8. Aceh: 252 kasus

9. Sulawesi Selatan: 240 kasus

10. Bangka Belitung: 236 kasus

11. Riau: 217 kasus

12. DI Yogyakarta: 213 kasus

13. Kalimantan Barat: 190 kasus

14. NTT: 174 kasus

15. Sulawesi Tengah: 171 kasus

16. Kalimantan Selatan: 165 kasus

17. Sulawesi Utara: 159 kasus

18. Kalimantan Utara: 157 kasus

19. Sumatera Barat: 132 kasus

20. Lampung: 121 kasus

21. Banten: 109 kasus

22. Papua: 106 kasus

23. Kepulauan Riau: 80 kasus

24. Jambi: 72 kasus

25. NTB: 70 kasus

26. Sumatera Selatan: 67 kasus

27. Kalimantan Tengah: 56 kasus

28. Gorontalo: 52 kasus

29. Papua Barat: 41 kasus

30. Sulawesi Barat: 31 kasus

31. Bengkulu: 28 kasus

32. Sulawesi Tenggara: 28 kasus

33. Maluku: 6 kasus

34. Maluku Utara: 2 kasus

Total: 6.731 kasus

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/08/17192721/update-8-september-sebaran-6731-kasus-baru-covid-19-tertinggi-di-jateng

Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke